"Pasti (ditelusuri, red)" kata anggota Bawaslu RI, Fritz Edward, Kamis, 9 Agustus 2018.
Friz menegaskan, Pasal 228 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, parpol dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun terkait pencalonan presiden/wakil presiden.
Jika terbukti di pengadilan, maka parpol pengusung dilarang mengusung capres dan cawapres pada pemilu periode berikutnya.
Pasal tersebut juga mengatur, setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada parpol dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.
"Parpol dilarang menerima imbalan apapun dalam proses pencalonan presiden dan wapres. Kalau terbukti menerima berdasarkan putusan pengadilan, parpol tidak boleh mengajukan calon pada periode berikutnya," tegas Fritz.
Menurutnya, pencalonan capres dan cawapres hasil mahar politik parpol tersebut juga bisa dibatalkan.
"Apabila setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti, bahwa seseorang tersebut menyerahkan imbalan kepada partai politik untuk menjadi calon presiden, maka pencalonan tersebut dapat dibatalkan," kata Fritz.
Fritz mengatakan pihak yang dituding memberikan mahar politik harus melalui proses klarifikasi.
Selain itu, diperlukan adanya putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonannya.
"Dan sekali lagi kan itu membutuhkan proses klarifikasi dan apabila itu pun terindikasi, maka membutuhkan putusan pengadilan untuk membatalkan pencalonan. Tapi tidak menghilangkan hukuman terhadap pemberian uang tersebut," tuturnya.
Dugaan adanya aliran dana dari Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS kali pertama dibeberkan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.
Andi menuding Sandiaga Uno membayar PKS dan PAN masing-masing sebesar Rp 500 miliar agar bisa diterima sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Dia memastikan tidak berbohong atas tudingannya tersebut.
"Bener. Saya dengan sadar dan bisa dicek dalam karier politik saya, tidak pernah bohong dan data saya selalu tepat. Tapi, kita nunggu perkembangan besok karena Pak Prabowo akan hadir," ujar Andi.
Andi lalu mengungkit soal perjuangan Demokrat dalam koalisi Prabowo.
Dia mengingatkan Demokrat tak pernah berselingkuh dari Gerindra cs.
Hal itu diungkapkan oleh Andi setelah mengetahui adanya perubahan sikap dari Prabowo Subianto terkait koalisi parpol dan pemilihan cawapresnya untuk Pilpres 2019.
Padahal, sebelumnya nama putra SBY sekaligus politikus baru Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah masuk dalam bursa cawapres Prabowo.
"Pada hari ini kami mendengar justru sebaliknya. Ada politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan. Padahal, untuk menang, bukan berdasarkan politik transaksional. Tapi dilihat siapa calon yang harus menang," sebut Andi.
Kekecewaan dan kemarahan Andi Arief atas adanya politik transaksional itu membuatnya menyebut Prabowo Subianto sebagai 'Jenderal Kardus'
Di sisi lain, pengurus PAN dan PKS membantah adanya aliran dana dari Sandiaga Uno, Wagub DKI Jakarta yang berlatar belakang pengusaha tersebut.
Pengakuan Sandi
Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno akhirnya buka suara terkait adanya dugaan mahar yang dialamatkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief pada dirinya.
Ditemui usai menggelar pertemuan di kediaman Soetrisno Bachir di Jakarta pada Sabtu, 11 Agustus 2018 malam, Sandi menyikapi tuduhan tersebut sebagai dinamika politik yang biasa terjadi menjelang pilpres.
Baginya yang terpenting saat ini Partai Demokrat telah bergabung dalam koalisi De Facto bersama Gerindra, PKS, dan PAN.
Ia pun menjelaskan uang tersebut sebenarnya akan digunakan sebagai dana kampanye.
Sandi berniat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi terkait rencana penggunaan dana yang diduga sebagai mahar tersebut.
Sebab dana yang disebut sebagai mahar itu dianggap oleh politisi parpol koalisi De Fakto sebagai dana kampanye yang sah.
Oleh karenanya menurut Sandi perlu adanya masukan dari berbagai pihak termasuk KPK.
Bukan Mengada-ada
Andi Arief menanggapi postingan salah satu portal berita online nasional yang mengabarkan bahwa Sandiaga Uno ini menberikan uang mahar sebanyak Rp 1 Triliun itu untuk dana kampanye.
"Apa yang saya sampaikan itulah yang sebenernya, bukan mengada- ada," tulis akun twitter @AndiArief_ .
Apa yang saya sampaikan itulah yang sebenernya, bukan mengada- ada https://t.co/tCpxB3UwQu— andi arief (@AndiArief__) 12 Agustus 2018
Usai adanya pengakuan dari Sandiaga Uno sendiri, Andi Arief yang masih geram ini pun menantang para pimpinan PAN dan PKS yang sudah menghujatnya tak perlu meminta maaf.
Yang perlu dilakukan pimpinan PAN dan PKS ini menurut Andi Arief, sangat sederhana, yakni hanya melihat wajah mereka di cermin.
"Soal Mahar entah dalam bentuk penaklukan atau kampanye sudah diakui Sandi Uno, Pimpinan PAN dan PKS yang telah menghujat saya tak perlu minta maaf pada saya, tapi saya anjurkan lihat muka di cermin," cuit Andi Arief.
Soal Mahar entah dalam bentuk penaklukan atau kampanye sudah diakui Sandi Uno, Pimpinan PAN dan PKS yang telah menghujat saya tak perlu minta maaf pada saya, tapi saya anjurkan lihat muka di cermin.— andi arief (@AndiArief__) 12 Agustus 2018
Meskipun begitu, Andi Arief juga menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya dengan membongkar ini ke publik adalah demi kebaikan Prabowo sendiri, yang kini kembali mencalonkan diri jadi presiden untuk Pilpres 2019.
"Saya berniat baik, mencegah Pak Prabowo mengambil langkah salah.
Jika ini saya teruskan ke ranah hukum, Sandu Uno bisa terindikasi suap karena masih menjabat wagub dan Pimpinan PAN-PKS bisa terlibat.
Ini sudah jadi pengetahuan publik," cuitnya lagi.
Saya berniat baik, mencegah Pak Prabowo mengambil langkah salah. Jika ini saya teruskan ke ranah hukum, Sandu Uno bisa terindikasi suap karena masih menjabat wagub dan Pimpinan PAN-PKS bisa terlibat. Ini sudah jadi pengetahuan publik.— andi arief (@AndiArief__) 12 Agustus 2018
Seperti dijelaskan sebelumnya, Andi Arief, mengaku mendapat informasi soal mahar Rp 500 M yang diberikan Sandiaga Uno itu didapat dari politisi Gerindra, Fadli Zon, Dasco Ahmad, Prasetyo, dan Fuad Bawazier.
Dalam cuitannya di laman Twitter @AndiArief_ pada Sabtu (11/8/2018) disebutkan, usia mendapat informasi tersebut, Andi Arief langsung mengunggah postingan mengenai 'Jenderal Kardus' yang kemudian menjadi polemik.
Andi Arief menjelaskan apabila tujuan mengunggah informasi tersebut adalah agar Prabowo mengetahuinya dan bisa dijadikan pertimbangan dalam memilih cawapres.
"Soal Mahar ke PKS dan PAN maaing2 500 M ini penjelasan Saya: Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan dan sekrt Majelis tinggi partai Amir Syamaudin mendapat penjelasan itu langsung dari tim kecil Gerindra Fadli zon, Dasco, Prasetyo dan Fuad Bawazier 8 Agustus 2018 pk 16.00 .
Soal Mahar 500 M masing2 pada PAN dan PKS itu yang membuat malam itu saya mentuit jendral kardus.
Besar harapan saya dan partai Demokrat Prabowo memilih Cawapres lain agar niat baik tidak rusak.
Tanggal 9 Agustus pagi, pertemuan SBY-Prabowo membahas soal bagaimana kembalikan politik yang baik dan terhormat tanpa mahar.
SBY usulkan Prabowo cari cawapres lain yang bukan Sandi, bukan AHY, bukan Zul hasan, bukan Salim Al jufri seperti permintaan Zul has agar tokoh netral.
Prabowo tetap tak hiraukan usul SBY soal tokoh netral.
Herannya Zul Has dan Salim Al Jufri juga berubah pendiriannya dari harus figur dari PAN atau PKS atau tokoh netral tiba2 sepakat memilih aetuju Sandi yang juga dari gerindra, ada apa?
Semua sudah terjadi, tapi proses ini pubik harus mengerti," tulis Andi Arief.
(Sumber: tribunnews.com/metrotvnews.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
