Sandiaga Komentari Iklan Pemerintah di Bioskop, Jokowi: Itu Amanat Undang-undang

BENTENGSUMBAR. COM - Iklan milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di bioskop kini menjadi sorotan masyarakat. Iklan mengenai pencapaian pemerintah itu dianggap sebagian warga sebagai kampanye terselubung pasangan calon Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.

Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno angkat bicara mengenai iklan tersebut. "Saya mesti mikir sih terus terang saja. Karena masyarakat sudah tahu sendiri gitu. Kalau saya, saya akan bilang sama tim kampanye saya jangan taruh iklan di bioskop," kata Sandi di kawasan Bulungan, Jakarta Selatan, Jumat, 14 September 2018.

Menurut Sandiaga, warga datang ke bioskop untuk nonton film, bukan melihat iklan. "Karena orang datang ke bioskop itu pingin nonton film, begitu ada iklan eeehhh sebal gitu. Tapi ya intinya saya engga bisa komentar terhadap...kalau pencapaian pemerintah dan sebagainya itu kan memang ada anggarannya untuk disosialisasi dan dalam masa kampanye gini, pasti bisa dianggap bagian dari kampanye," ucapnya.

Namun, Sandiaga menilai bila iklan itu tidak melanggar peraturan maka tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. "Tapi bagi saya yang penting ada enggak undang-undang yang dilanggar? Ada enggak peraturan dan ketentuan yang dilanggar? Kalo enggak ya enggak usah terlalu dibesar-besarkan. Buat saya, woles sajalah," katanya.

Diketahui, Iklan berjudul "2 Musim, 65 Bendungan" itu diputar sebelum penayangan film di bioskop. Iklan tersebut menampilkan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani dan ditutup dengan kutipan dari Presiden Jokowi dan tagar MENUJUINDONESIAMAJU.

Bantah Kampanye

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding, menegaskan, iklan pemerintah yang ditayangkan di bioskop bukan kampanye. Menurutnya iklan tersebut sebagai cara pemerintah mensosialisasikan kinerja.

"Ini bukan soal kampanye, pemerintah ini, pemerintah bukan Pak Jokowi pribadi sebagai capres," kata Sekjen PKB itu di kantor TKN Jokowi-Ma'ruf, Jakarta Pusat, Rabu 12 September 2018.

Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab moral dan politik seorang presiden kepada rakyatnya untuk menunjukkan apa yang telah dikerjakan.

"Pemerintah perlu sosialisasikan seluruh kesuksesannya supaya masyarakat tau itu juga tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat," ujarnya.

Karding menilai berbahaya kalau pemerintah dilarang menyosialisasikan kinerjanya. Dia menyebut masyarakat perlu tahu apa kerja pemimpin yang dia pilih. Hal itu bisa melalui iklan bioskop atau media lainnya.

"Coba bayangkan kalau pemerintah saja sudah dilarang untuk sosialisasikan kinerjanya? Itu sudah bahaya. Karena masyarakat perlu tahu apa yang anda lakukan sudah dipilih jadi pemimpin. Salah satunya lewat bioskop, lewat mana saja," ucapnya.

Amanat Undang-undang

Presiden Joko Widodo merespons kritikan terkait iklan pemerintah soal infrastruktur di bioskop. Iklan tersebut dinilai termasuk kampanye Jokowi, yang akan maju kembali dalam Pilpres 2019.  

Usai membuka Kongres ke-36 Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Bogor, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyampaian capaian pemerintah dalam pembangunan adalah tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

"Itu amanat undang-undang (UU) bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai, harus terus diinfokan agar mereka ikuti. Apa yang dikerjakan pemerintah, apa yang belum, apa yang akan (dikerjakan), kan gitu," kata Presiden Jokowi di Bogor, Jumat 14 September 2018.

Jokowi malah merasa aneh, kalau pemerintah tidak menyosialisasikan capaian pembangunan selama empat tahun ini. "Masa suruh diam gini (sambil tutup mulut). Gimana," katanya. 

Iklan Jokowi itu dianggap sebagai kampanye awal. Mengingat, Jokowi juga kini maju lagi dalam Pilpres 2019, meskipun belum ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden. 

Namun, Jokowi menolak itu dikatakan kampanye. Karena, hal seperti iklan di bioskop itu sudah dilakukan sejak awal ia memimpin. 

"Ya, itu kan dari tiga empat tahun lalu menyampaikan, sudah disampaikan. Baik lewat Youtube, TV, itu sudah kewajiban Kominfo, itu amanat UU. Lihat saja," katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu melanjutkan, pemerintah justru tidak boleh diam. Pemerintah harus memberi tahu rakyat capaian-capaian yang selama ini dilakukan, terutama dalam pembangunan. 

"Ya, masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, mana yang sudah, mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya," tutur Jokowi. 

(Sumber: liputan6.com/viva.co.id)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News