BENTENGSUMBAR. COM - Jajaran pengurus DPW PKS Bali ramai-ramai mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut mundurnya kader akibat kultur kepemimpinan yang tidak mengutamakan dialog.
"Apa yang terjadi di Bali pembuktian bahwa sejak kepemimpinan baru di PKS, memang mereka bawa kultur salah, sepihak, otoriter dan mau menang sendiri," kata Fahri kepada detikcom, Minggu, 30 September 2018.
Fahri mengatakan pimpinan PKS yang baru meminta kadernya untuk menaati partai secara absolut. Dia menganggap tidak ada demokrasi dalam kepengurusan PKS saat ini.
"Sejak mereka terpilih, mereka meminta ketaatan absolut. Pindahin orang seenaknya dan dengan pandangan seolah-olah itulah ketaatan. Akhirnya yang tidak melakukan itu dianggap tidak taat. Padahal itu manusiawi dan bisa didialogkan," jelas Fahri.
Fahri mengatakan kurangnya dialog antar pengurus PKS tidak hanya terjadi antara pengurus pusat dengan daerah. Tapi juga terjadi di jajaran pengurus pusat, termasuk kepada dirinya.
"Sekarang terjadilah boikot menyeluruh dan masif. Tidak menemukan jamaah seperti yang dulu, kasih sayang, toleran. Saling mendengar dan saling menyayangi itu yang tidak ada satu ini," paparnya.
Sebelumnya, jajaran pengurus DPW PKS Bali ramai-ramai mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Mantan Ketua DPW PKS Mudjiono mengatakan, pihaknya mengaku karena dicopot lewat pesan singkat.
"DPW PKS mengundurkan diri ramai-ramai karena banyak hal. Jadi sudah nggak mengindahkan AD/ART. Banyak hal yang dilanggar, AD/ART, contoh pergantian pengurus tanpa musyawarah, mengganti pengurus via WA saja, jam 16.00 Wita, jam 20.00 Wita suruh datang. Masa berorganisasi seperti itu," ujar Mudjiono ketika dihubungi, Jumat, 28 September 2018.
Mudjiono menilai dirinya merasa tak lagi dihargai. Padahal selama ini dia merasa ikut membesarkan partai, termasuk sampai Kamis, 27 September 2018, dirinya masih menjabat Ketua DPW PKS Bali dan masih mengerjakan revisi kelengkapan syarat pemilu.
"Sampai tanggal 27 September, Haji Mudjiono, Ketua DPW Bali, menyelesaikan perbaikan-perbaikan agar PKS lolos pemilu, tentang rekening dana kampanye harus saya tuntaskan. Kedua, NPWP seluruh tingkatan, baik kabupaten maupun kota, NPWP para caleg, kita juga harus menyelesaikan itu. Tapi kita digunting dalam lipatan. Tahu-tahu, dinyatakan lolos KPU, langsung bikin undangan pergantian pengurus, lewat WA lagi undangannya, Mbak," urainya.
(Sumber: detik.com)
"Apa yang terjadi di Bali pembuktian bahwa sejak kepemimpinan baru di PKS, memang mereka bawa kultur salah, sepihak, otoriter dan mau menang sendiri," kata Fahri kepada detikcom, Minggu, 30 September 2018.
Fahri mengatakan pimpinan PKS yang baru meminta kadernya untuk menaati partai secara absolut. Dia menganggap tidak ada demokrasi dalam kepengurusan PKS saat ini.
"Sejak mereka terpilih, mereka meminta ketaatan absolut. Pindahin orang seenaknya dan dengan pandangan seolah-olah itulah ketaatan. Akhirnya yang tidak melakukan itu dianggap tidak taat. Padahal itu manusiawi dan bisa didialogkan," jelas Fahri.
Fahri mengatakan kurangnya dialog antar pengurus PKS tidak hanya terjadi antara pengurus pusat dengan daerah. Tapi juga terjadi di jajaran pengurus pusat, termasuk kepada dirinya.
"Sekarang terjadilah boikot menyeluruh dan masif. Tidak menemukan jamaah seperti yang dulu, kasih sayang, toleran. Saling mendengar dan saling menyayangi itu yang tidak ada satu ini," paparnya.
Sebelumnya, jajaran pengurus DPW PKS Bali ramai-ramai mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Mantan Ketua DPW PKS Mudjiono mengatakan, pihaknya mengaku karena dicopot lewat pesan singkat.
"DPW PKS mengundurkan diri ramai-ramai karena banyak hal. Jadi sudah nggak mengindahkan AD/ART. Banyak hal yang dilanggar, AD/ART, contoh pergantian pengurus tanpa musyawarah, mengganti pengurus via WA saja, jam 16.00 Wita, jam 20.00 Wita suruh datang. Masa berorganisasi seperti itu," ujar Mudjiono ketika dihubungi, Jumat, 28 September 2018.
Mudjiono menilai dirinya merasa tak lagi dihargai. Padahal selama ini dia merasa ikut membesarkan partai, termasuk sampai Kamis, 27 September 2018, dirinya masih menjabat Ketua DPW PKS Bali dan masih mengerjakan revisi kelengkapan syarat pemilu.
"Sampai tanggal 27 September, Haji Mudjiono, Ketua DPW Bali, menyelesaikan perbaikan-perbaikan agar PKS lolos pemilu, tentang rekening dana kampanye harus saya tuntaskan. Kedua, NPWP seluruh tingkatan, baik kabupaten maupun kota, NPWP para caleg, kita juga harus menyelesaikan itu. Tapi kita digunting dalam lipatan. Tahu-tahu, dinyatakan lolos KPU, langsung bikin undangan pergantian pengurus, lewat WA lagi undangannya, Mbak," urainya.
(Sumber: detik.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »