Tauhid: Jangan Ciptakan Hoax untuk Kepentingan Politik yang Berakibat Memecah Belah Bangsa

BENTENGSUMBAR. COM - Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet yang mengaku dianiaya terungkap ke publik. Padahal, elit oposisi mempercayai cerita Ratna Sarumpaet bahwa pengianiayaan tersebut benar terjadi.

Pasca kebohongan Ratna terungkap, elit oposisi pun ramai-ramai minta maaf. Namun, kecaman demi kecaman kepada pemerintah akibat hoax tersebut membuat situasi di negeri ini terlanjur memanas. Berbagai pihak pun berusaha mendinginkan suasana.   

Ketua DPW Perindo Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Tauhid mengimbau semua pihak untuk menghentikan penyebaran hoax untuk kepentingan politik dan berakibat memecah belah bangsa. 

"Jangan ciptakan hoax untuk kepentingan politik yang berakibat memecah belah bangsa. Ciptakan kedamaian dan harmonisasi, walau kita berkompetisi dalam ajang pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pilpres," ungkapnya kepada media ini, Selasa, 9 Oktober 2018.

Menurutnya, ujaran kebencian dan penyebaran hoax harus segera dihentikan. Apatah lagi, setiap hari caci maki di dunia maya sangat nyata terjadi yang dapat saja mengakibatkan musibah atau kerugian pada pihak lain.

"Kita sebagai masyarakat pun mestinya selektif menerima informasi atau berita. Bukankah Allah SWT telah menegaskan kepada kita, 'Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu'," ungkap calon anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 1 ini sembari mengutip ayat 6 surah Al Hujarat.

Menurutnya, orang bisa saja berlindung dibalik baju apa pun untuk membenarkan hoax yang dia ciptakan, namun ia tidak bisa berlindung dari azab Allah.

"Mungkin kita bisa selamat dari jerat hukum atau di dunia ini, tapi di mata Allah? Pastilah azab menunggu pencipta dan penyebar hoax tersebut," urainya.

Ia juga mengimbau kepada politisi yang ada di negeri ini untuk berpolitik santun dan tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Apatah lagi, aturan juga melarang melakukan kampanye di rumah ibadah. 

(by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News