Batalkan Relaksasi DNI, Maruarar: Bukti Presiden Jokowi Pro Rakyat Kecil

BENTENGSUMBAR. COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membatalkan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dari paket kebijakan ekonomi XVI. Langkah itu menyusul keluhan dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang tidak dilibatkan dalam pembahasan DNI.

Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi masalah perekonomian Maruarar Sirait mengatakan, kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution terkait relaksasi DNI harus menjadi pembelajaran yang luar biasa. Sebab, kata Maruarar, tidak ada visi-misi menteri tetapi yang ada visi-misi presiden.

“Ini kalau bisa kejadian yang terakhir, kalau presiden-nya sudah menunjukkan arah yang jelas. Bagaimana kebijakan UMM Jokowi yang sangat pro rakyat dengan kebijakan-kebijakan soal bunga, soal pajak, pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan ditingkatkan, dan lainnya,” ujar Maruarar dalam diskusi terkait bertajuk: "Tunda Relaksasi Pelepasan Daftar Negatif Investasi (DNI), Jokowi Pro UMKM” di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 29 November 2018.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia.

Ara sapaan akrab Maruarar melanjutkan, dirinya merupakan kader PDI-Perjuangan terkenal sebagai partai wong cilik. Ara yang sejak awal menolak relaksasi DNI itu mengaku tidak ada masalah dengan partainya atas penolakan kebijakan Menko Darmin.

“Saya pikir Jokowi sudah menjawab, berkas itu belum sampai di Istana boleh diputar statement Pak Jokowi di Kadin sangat jelas, PP-nya belum ditandatangani oleh beliau dalam bentuk apapun, payung hukumnya itu belum ditandatangani (presiden Jokowi),” tutur Ara.

Ketua Umum Taruna Merah Putih itu menambahkan, rakyat Indonesia beruntung Jokowi memberikan ruang dan kebijakan yang jelas terhadap UMKM. Menurutnya, ke depan tak boleh ada lagi menteri yang tidak mengerti dan paham kebijakan presiden.

“Saya pikir ini sangat memprihatinkan dan semoga tak terjadi lagi pada waktu yang akan datang. Pak Jokowi telah ambil keputusan di Solo adalah sebuah hal yang luar biasa. Saya pikir sudah stop diskusi di kalangan pemerintah,” katanya.

Ara menyarankan asing membuka usaha yang anak bangsa ini belum bisa kerjakan, modalnya banyak, teknologinya tinggi.

“Saya rasa ini satu tanda yang jelas, bahwa Jokowi pro rakyat, pro UKM. Kita apresiasi Jokowi yang membatalkan relaksasi itu,” katanya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, rencana relaksasi DNI masih menyimpan masalah. "Yang ada masalah relaksasi DNI, ini sudah disampaikan oleh Ketua Kadin, Ketua Hipmi yang komplain dengan masalah itu," katanya.

Presiden menegaskan komitmennya mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia. "Jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM," kata Presiden Jokowi

Menurut Jokowi, aspirasi UMKM adalah aspirasi yang presiden inginkan. "Saya ini alumni UMKM, keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Usaha anak-anaknya juga masuk kategori UMKM yaitu jualan martabak, dan pisang goreng," katanya.

Jokowi mengungkapkan, kontribusi UMKM sangat signifikan yakni 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. "Ada 62 juta UMKM dan mempekerjakan 116 juta orang, jumlah yang sangat besar, artinya mayoritas atau lebih dari 80 peran tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM," katanya.

(BeritaSatu.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News