Gubernur Irwan pada kesempatan itu mengatakan, program UPK ini cukup sukses di Sumatera Barat yang dibuktikan dengan banyaknya proyek untuk pembangunan desa. Anggaran kegiatan ini tidak diambil dari dana APBD, pemerintah daerah hanya memfasilitasi saja.
"Karena keberadaan status keuangan bukan dari dana APBD, kita mau menggerjakan takut salah, mau intervensi apalagi," ungakpnya.
Acara Rakorwil Asosiasi UPK Sumbar ini dihadiri oleh Asisten II Benni Warlis, Ketua Asosiasi UPK Sumbar Diana Eka Putri dan Ketua Asosiasi UPK Kabupaten Elfi Chandra serta 220 orang perwakilan dari 11 Kabupaten se Sumatrra Barat.
Dikatakan Gubernur Irwan, asosiasi ini sudah berjalan selama 10 tahun, sehingga sudah banyak hasil yang diperoleh dalam kemandirian masyarakat dalam pengelolaan PNPM yang banyak bermanfaat dan berdampak pada pemuda-pemuda desa.
"Yang menganggur, sekarang ada pekerjaan, kemiskinan berkurang dan pendapatan bertambah. Sekarang yang menjadi permasalahan aset-aset yang dibiayai oleh anggaran pemerintah pusat (APBN) yang menjadi problem bagi kita semua, banyak aset yang ditinggalkan, seharusnya kita jaga walaupun tidak terperhatikan dan jangan biarkan hancur, apalagi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk demi kekayaan," cakapnya.
"Kita berharap keberadaan aset-aset tersebut dapat dikelola, dan kalau perlu pemerintah provinsi berkerjasama dengan pemkab yang bisa diteruskan sampai ke Nagari dan desa. Kalau tidak kita urus lambat laun akan hancur, beda dengan aset dalam bentuk fisik yang langsung kelihatan publik seperti irigasi, jalan dan jembatan itu sudah nampak manfaatnya langsung bagi masyarakat. Beda lagi dengan aset berupa bangunan dan gedung atau yang lain kalau tidak terpakai dia akan hancur sendirinya," ungkap Irwan Prayitno.
Editor: Zamri Yahya, SHI
Laporan: Zardi Syahrir
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »