LPI: Reuni 212 Telah Jadi Gerakan Oposisi Politik

BENTENGSUMBAR. COM - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai Reuni 212 kini tidak lagi murni gerakan moral membela Islam. Ia menyebut Reuni 212 itu telah menjadi gerakan oposisi yang menginginkan pemerintah saat ini berakhir. 

"Gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Pilpres 2019," kata Boni Hargens dalam diskusi publik bertema 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?' di Gado-Gado Boplo, Jl Dr Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 1 Desember 2018.

Menurut Boni, hal itu ia ungkapkan berdasarkan pengamatannya yang terjadi saat ini. Fakta bahwa GNPF Ulama selaku penggagas gerakan 212 telah meneken kontrak politik dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 

"Kontrak politik atau Pakta integritas GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) yang diteken Prabowo-Sandi adalah bukti bahwa gerakan berjubah agama yang masuk ke ruang politik saat ini adalah murni gerakan kekuasaan," ungkap Boni.

Boni yakin gerakan 212 ini akan terus aktif hingga Pemilu 2019 untuk mengkampanyekan capres tersebut. Sebab, menurutnya, para elite dalam gerakan itu selama ini terus menyuarakan dan kritik terhadap pemerintahan saat ini.

"Narasi yang dibangun oleh elite PA 212, kalau kita perhatikan propaganda mereka di media sosial dan di media mainstream, merupakan narasi kekuasaan. Wacana yang diangkat pada umumnya adalah kritik dan serangan terhadap pemerintah dan institusi negara yang saat ini bekerja," jelasnya.

Dengan demikian, ia mengatakan Reuni Akbar 212 yang digelar di Monas esok patut diduga sebagai salah satu upaya politik untuk mengkampanyekan pasangan Prabowo-Sandi.

"Reuni 212 yang akan digelar esok merupakan murni oposisi politik untuk melawan pemerintahan saat ini. Gerakan 212 telah menjadi bagian dari kekuatan kampanye politik yang melawan pemerintahan Jokowi dan dengan sendirinya menguntungkan kubu Prabowo-Sandi," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Penasihat LPI Saud Ahmad. Dia sependapat dengan Boni bahwa Reuni Akbar 212 kental dengan aroma politik. Menurutnya, hal itu nanti bisa dilihat dari orasi-orasi yang ada di Reuni Akbar 212.

"Kalau saya katakan memang aroma politik kental sekali. Tapi belum bisa dibuktikan dengan hukum tapi nanti bisa dilihat dari orasi-orasi mereka gimana," kata Saud menambahkan.

Saud juga menerangkan, dalam ajaran Islam, juga tidak ada anjuran untuk memperingati demo. Maka, menurutnya, Reuni Akbar 212 tidak sesuai dengan anjuran agama Islam.

"Anjuran agama tidak ada anjuran untuk demo-mendemo, yang paling keras itu misalnya di Arab Saudi, demo ditangkap. Apalagi demo yang diperingati dua sampai tiga kali. Ini hanya di Indonesia," kata Saud.

(Sumber: detik.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News