PPP dan PDIP Ancam Caleg yang Tak Sosialisasikan Jokowi-Ma'ruf

BENTENGSUMBAR. COM - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiapkan sanksi bagi calon legislatif (caleg) yang ogah menyosialisasikan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).

Sanksi tersebut bisa berupa teguran, pemecatan, sampai tak dilantik jika terpilih pada pemungutan suara 17 April 2019 mendatang. 

Ketua DPW PPP Sulsel M Aras mengakui ada sanksi seperti itu di dalam partainya. Menurut Aras, saat menggelar Santiaji (Pengarahan) beberapa waktu yang lalu, semua caleg sudah diinstruksikan untuk menyisipkan variabel pilpres ketika sosialisasi di daerah pemilihannya (dapil). 

"Pada saat kami Santiaji Caleg pada waktu itu, kami sudah menginstruksikan kepada seluruh caleg, pada saat mensosialisasikan dirinya, dia juga wajib mensosialisasikan Jokowi untuk pilpres. Sehingga, pantauan kami selalu tertuju apakah mereka mengkampanyekan atau tidak," tutur Aras saat ditemui di Jl AP Pettarani. 

Instruksi itu kata Aras wajib dilakukan. Caleg yang tidak melakukan itu, maka sanksi menanti mereka. Aras bilang, sanksi itu disesuaikan dengan aturan partai. 

Sementara PDI Perjuangan Sulsel, bahkan mewajibkan caleg untuk memastikan suara kandidat pilpres yang diusung partainya, tidak lebih rendah dari suaranya sendiri. 

"Bahkan, kalau suaranya (caleg) lebih besar daripada suara kandidat (pilpres), maka akan dipertimbangkan (untuk dilantik). Ada suratnya kok. PDI Perjuangan ini kan bukan KW-KW. Dan kami tidak berfikir diri sendiri, kita berfikir untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel, Rudy Pieter Goni di DPRD Sulsel.

(Sumber: sindonews.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News