Wagub Sumbar Minta OJK Perketat Pengawasan Terhadap BPR

BENTENGSUMBAR. COM - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengatakan, saat ini timbul keresahan memgenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  bodong yang berada di daerah-daerah yang jauh dari kota. Untuk itu, jangan sampai masyarakat menjadi korban dari BPR di desa atau nagari yang belum jelas kulitas dan kemampuannya dalam mengelola keuangan. 

"Banyak masyarakat di desa atau kabupaten yang tidak terjangkau ke kota untuk menyimpan uang sehingga mengandalkan BPR terdekat yang belum terjamin keamanannya," ujar wagub pada peresmian Gedung kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  di jalan Khatib Sulaiman, Kamis, 31 Desember 2018.

Hadir pada kesempatan tersebut Forkopimda se-Sumbar, Kepala Perwakilan Bank aindonesia (BI), wakil ketua OJK pusat, serta pejabat otoritas jasa keuangan serta pimpinan industri jasa keuangan. 

Tidak hanya itu, kata wagub lagi, perkreditan bank terhadap pegawai negeri sipil yang seharusnya dipotong 30%, tapi dipotong keseluruhan gajinya yang mengakibatkan penurunan kinerja pegawai. 

"Kita berharap kapada OJK perlunya peningkatan pengawasan terhadap BPR, yang belum berkompeten untuk dibina agar bisa menjaga uang masyarakat lebih baik dan meningkatkan pengawasan terhadap perkreditan agar tidak merugikan PNS dan masyarakat,"  ungkap Nasrul Abit. 

Wakil ketua Otoritas Jasa Keuangan Pusat Nurhaida pada kesempatan tersebut menekankan kepada OJK provinsi dan kabupaten untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dari sektor jasa keuangan dan investasi bodong yang ditawarkan. "Jika uang sudah disalahgunakan maka sulit untuk dikembalikan lagi," ujarnya.

Editor: Zamri Yahya, SHI
Laporan: Zardi Syahrir

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News