PADANG

SUMBAR

Iklan Bapenda

Jokowi Janji Angkat 17.000 Tenaga Lepas Jadi PNS

          Jokowi Janji Angkat 17.000 Tenaga Lepas Jadi PNS
Jokowi berjanji akan mengangkat 17.000 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) menjadi PNS.
Iklan Albert
Jokowi Janji Angkat 17.000 Tenaga Lepas Jadi PNS
BENTENGSUMBAR. COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengangkat 17.000 tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL-TBPP) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) lewat peraturan presiden (perpres) maupun keputusan presiden (keppres). 

Janji tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri acara silaturahmi THL-TBPP Indonesia di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu, 3 Februari 2019 kemarin. Jokowi mengatakan, untuk pengangkatan THL-TBPP dimungkinkan lewat perpres dan keppres dan dilakukan menurut prosedur payung hukum yang ada agar tidak menabrak Undang-Undang yang berlaku. 

“Apabila memungkinkan, akan saya siapkan Perpres-nya, namun jangan sampai saya disuruh nabrak regulasi Undang-Undang itu yang tidak memungkinkan,” kata Jokowi. Menurut Jokowi, hingga saat ini Indonesia masih kekurangan penyuluh pertanian, kurang lebih 40.000 penyuluh. Karena itu diharapkan 17.000 THL-TBPP tersebut bisa mengisi kekurangan yang ada.

Pengalaman yang dimiliki THL-TBPP, lanjutnya, sangat penting untuk mendampingi petani dalam rangka memperbaiki produktivitas pertanian. “Kalau membuat perpres itu urusannya hanya tanda tangan presiden. Tapi kalau payung hukum undang-undangnya memungkinkan kenapa tidak,” ujar mantan Wali Kota Solo ini.

Presiden juga berjanji akan memberi kabar secepatnya mengenai bisa tidaknya pengangkatan melalui perpres dengan terlebih dulu berkonsultasi dengan Menteri Pertanian (Mentan) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). “Besok (hari ini) saya akan langsung panggil Menpan. Peluangnya seperti apa? Kalau memang peluangnya ada dan tidak menabrak Undang-Undang, nanti saya undang semua 17.000 THL-TBPP,” ujarnya. 

Ketua THL-TBPP Nasional, Gunadi mengungkapkankan, pada 2017 sudah ada sebanyak 6.058 THL-TBPP yang sudah dientaskan menjadi PNS penyuluh pertanian serta diberi kesempatan mengikuti tes ASN pada awal 2019. Dia berharap, 17.000 THL-TBPP bisa diangkat menjadi PNS. Dengan demikian dalam mendampingi petani mereka lebih memiliki legalitas dan tidak dalam bayang-bayang ketakutan.

Sebelumnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan ada 48 instansi yang akan menyelenggarakan seleksi calon pegawai negeri (CPNS) susulan pada Maret 2019. Salah satu alasan instansi-instansi ini menggelar rekrutmen susulan adalah karena tahun lalu terjadi bencana.

Kepala Biro (Karo) Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, seleksi CPNS susulan tersebut akan diselenggarakan di tiga provinsi. “Itu yang tertunda karena bencana alam di Sulawesi Tengah (Sulteng). Kemudian Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.

Selain instansi daerah, juga masih ada instansi pusat yang akan menyelenggarakan seleksi CPNS susulan. Salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). “Kemenkumham ada kanwil (kantor wilayah) di Sulteng. Itu kalau tidak salah Kanwil Sulteng jatahnya 13 formasi. Itu belum karena bencana,” ujarnya.

Sementara untuk Papua dan Papua Barat, Ridwan mengatakan penundaan seleksi CPNS karena alasan lain. Dia menyebut saat itu Pemda Papua dan Papua Barat belum sepakat dengan mekanisme seleksi. “Tapi setelah pertemuan di Batam, mereka (Papua dan Papua Barat) setuju. Tapi tata caranya tidak online murni saat pendaftarannya. Jadi mereka mendaftar lewat BKD. Nanti BKD yang meng-input dan sebagainya. Seleksi tetap pakai sistem CAT,” paparnya.

Mengenai jumlah formasi yang dibuka di 48 instansi tersebut, Ridwan mengaku tidak begitu hafal. Namun dia memastikan formasi tidak akan berubah sebagaimana seleksi CPNS 2018. “Itu saya agak lupa. Tapi yang pasti masih bagian dari yang formasi 238.015. Kan sudah terisi kurang lebih 178.000-an formasi. Ini cuma melunasi utang kita di 2018,” ungkapnya.

Dia mengaku sampai saat ini belum ditetapkan tanggal pendaftaran. Menurut dia, BKN masih menunggu aturan teknis dari Kemenpan-RB. “Itu kan ada permenpan baru. Kami belum terima detailnya. Tapi yang jelas, Maret intinya di 48 instansi itu akan dimulai. Termasuk soal (seleksi) lewat tahun anggaran tentu akan dibicarakan,” katanya.

Ditanyakan apakah infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut sudah siap, Ridwan menilai kondisi sudah berangsur pulih. BKN siap menyelenggarakan jika memang sudah ditetapkan waktu seleksinya. “Nanti ada berbagai cara. Misal kita ke kota sebelahnya. Yang penting tesnya tetap di daerah-daerah itu. Kita juga akan berkoordinasi dengan daerah,” tandasnya.

Selain itu pada pertengahan tahun ini pemerintah juga akan membuka seleksi CPNS baru. Menurut Menpan-RB Syafruddin, setidaknya terdapat 100.000 CPNS baru yang akan direkrut tahun ini. “Akan tetap fokus pada tenaga pendidikan dan kesehatan, lebih fokus ke sana. Ini karena sebanyak 52.000 orang pensiun,” paparnya. Mengenai anggaran, Syafruddin mengatakan masih akan dikaji bersama Menteri Keuangan (Menkeu). Pihaknya hanya mengusulkan kebutuhan aparatur tahun 2019.

(Source: sindonews.com)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...
loading...

Komentar Anda:

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *