Kepala BNPB Akan ke Sumbar, Ini Harapan Wagub Nasrul Abit

BENTENGSUMBAR. COM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Manando merencanakan akan melakukan Pertemuan dengan Bupati Walikota se Sumatera Barat pada tanggal 6 Februari 2019, di Padang. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) BNPB se Indonesia di Jatim Expo Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 2 Februari 2019. 

"Pertemuan itu nanti juga akan membahas berbagai hal tentang menyiapkan kesiapsiagaan masyatakat terhadap resiko bencana alam  dan juga meningkatkan kesiapan pemerintah daerah terhadap upaya penanggulangan bencana. Kita tahu Sumatera Barat merupakan salah satu daerah rawan bencana di Indonesia. Berbagai isu bencana,  banjir,  longsor, gempa dan tsunami termasuk soal megathrust mentawai dan beberapa kali gempa kemarin juga menjadi sorotan perhatian Kepala BNPB tersebut," ungkapnya. 

Dikatakan wagub, sebagai tuan rumah, tentu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dan Kabupaten /Kota perlu menyiapkan acara dengan baik. Kemungkinan Kepala BNPB juga akan mengunjungi kepulauan Mentawai untuk melihat kondisi kesiapsiagaan sistem dan masyarakat terhadap bencana di daerah ini. 

"Kita berharap kedepan Pak Doni dapat memberikan perhatian terhadap berbagai hal mendukung sarana dan prasana kesiapsiagaan bencana,  apakah itu tentang pembangunan shelter,  peralatan deteksi dini, juga pelatihan aparat terhadap kegiatan penanggulangan bencana di Sumatera Barat,"  ujarnya penuh harap. 

Berkenaan dengan Rakor BNPB se Indonesia tersebut, wagub menyampaikan ada 6 (enam) arahan presiden Joko Widodo saat pembukaan Rakonas. Pertama, berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Sebagai negara yang berada di dalam garis cincin api, maka setiap rancangan pembangunan hendaknya dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. 

Kedua, melibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana. Hal ini harus dilakukan secara masif sehingga dapat memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi, serta mengurangi dampak bencana. Dan mensosialisasikannya kepada masyarakat disekitar lokasi tersebut dengan baik. 

Ketiga,  meminta jajaran di daerah untuk siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus bertindak sebagai komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan satgas darurat itu.

Keempat, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut. Presiden memerintahkan Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud.

Kelima, menginstruksikan agar segera dilakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa dilakukan di masyarakat, sekolah, maupun lewat pemuka agama. 

Keenam, agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Dengan demikian, masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.

Editor: Zamri Yahya, SHI
Laporan: Zardi Syahrir

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News