Kepala BNPB Ingatkan Kepala Daerah Agar Izin IMB Perhatikan Faktor Bencana

BENTENGSUMBAR. COM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo mengingatkan Kepala Daerah agar menetapkan standar bangunan masyarakat saat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), terutama di daerah-daerah rawan bencana. Tujuannya, agar pada saat terjadi gempa dapat mengurangi resiko bencana dan bangunan memiliki daya tahan yang baik. 

"Saya menekankan, perlunya kebijakan ini dilakukan bupati atau walikota terutama di daerah rawan bencana agar masyarakat tidak membangun rumah asal jadi. Lihat disainnya dan kualitas yang akan dibangun,  sehingga dengan kondisi rumah yang aman gempa, tentunya  masyarakat itu sendiri akan terbantu dari resiko jika terjadi bencana alam," ujar Doni Monardo dalam pertemuan jamuan di kediaman rumah Bupati Mentawai di Tua Pejat, Rabu, 6 Februari 2019.

Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Kepulauan Mentawan Yudas Sabaggalet, Kepala BMKG, Wabup Kortanius Sabaleake, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Ir. Dody Ruswandi, MSc, jajaran pejabat eselon I dan II dilingkungan BNPB, Kepada BPBD Erman Rahman, beberapa Kepala OPD dilingkungan Pemkab Kepulauan Mentawai.

Selain itu, tentu diharapkan kepala daerah terus melakukan sosialisasi termasuk dalam membangun rumah mereka yang sudah mudah saat melakukan evaluasi keluar dari rumah atau naik ketempat yang lebih tinggi. Soal kemampuan dalam ilmu menetapkan rumah yang aman gempa, BNPB disiap membantu kepala daerah dalam bentuk pelatihan dan pemberian pengetahuan soal bangunan bagi tim IMB daerah," ujar Doni. 

Doni menegaskan,  pemerintah daerah harus memperhatian dan memikirkan cara-cara mengurangi dampak resiko bencana di suatu daerah. Hidupkan potensi kearifan lokal sesuai dengan kondisi alamnya. Keselamatan masyarakat dari dampak bencana bagian dari kerja pemerintah dalam melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyat. Mitigasi bencana bagian dari upaya menyiapkan kesiapsiagaan menghadapi jika terjadi bencana.

"Dan berupaya semua masyarakat kita mesti tahu dan terbiasa dalam menyelamatkan diri ketika terjadi bencana. Aturan dan sistem mesti disiapkan untuk memudahkan msyarakat," terangnya. 

Sementara itu, Wagub Nasrul Abit mengatakan, dalam menyiapkan masyarakat terhadap mengurangi dampak resiko bencana, butuh waktu dan latihan yang berulang-ulang. Masyarakat tidak serta merta mampu berpikiran pola penyelamatan saat terjadi bencana datang. Pada beberapa kejadian, mereka panik tak tahu apa yang akan dilakukan. 

"Karena itu menyiapkan kesadaran masyarakat membutuhkan sosialisasi yang rutin dan bagaimana masyarakat termotivasi melakukan sendiri melatih diri mereka mencari lokasi aman saat terjadi bencana," ujarnya. 

Bupati Yudas mengatakan, Kepulauan Mentawai masih minim dalam sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana. Termasuk sarana telekomunikasi, akses jalan, dan penerangan listrik untuk daerah rawan bencana. "Kegiatan sosialisasi menyiapkan masyarakat terus kami lakukan, namun kondisi kekurangan sumberdaya manusia, hidup di pulau-pulau. Kami berupaya terus melaksanakan sosialisasi yang kami bisa sesuai kondisi keuangan yang ada terhadap masyarakat rawan bencana," cakapnya.

Editor: Zamri Yahya, SHI
Laporan: Zardi Syahrir

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News