PADANG

SUMBAR

Iklan Bapenda

BPN Prabowo Anggap PD 'Korban' Arogansi Jokowi, TKN Ungkit Jenderal Kardus

          BPN Prabowo Anggap PD 'Korban' Arogansi Jokowi, TKN Ungkit Jenderal Kardus
Ace Hasan Syadzily, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.
BPN Prabowo Anggap PD 'Korban' Arogansi Jokowi, TKN Ungkit Jenderal Kardus
BENTENGSUMBAR. COM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut pemerintahan Jokowi arogan soal presidential treshold (ambang batas pencalonan presiden) 20 persen. Kebijakan itu, dikatakan BPN menyebabkan Partai Demokrat (PD) merasa tak diuntungkan di Pemilu 2019.

Timses Jokowi membantah. Justru menurut Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, adanya ambang batas itu menguntungkan kubu 02.

"Kok yang disalahkan Pak Jokowi? Kalau tidak ada aturan Presidential Treshold (PT) 20%, tidak mungkin Demokrat dukung Prabowo-Sandi. Dengan adanya PT itu ya akhirnya Prabowo yang diuntungkan. Efek ekornya justru lebih banyak dinikmati Gerindra," kata Juru bicara TKN Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi Minggu, 3 Maret 2019.

Ace kemudian menyinggung soal Jenderal Kardus. Menurutnya, PD yang tak merasa diuntungkan di Pemilu 2019 lantaran Gerindra tak mau berbagi ruang dengan partai koalisi. 

"Gerindra sendiri yang tak memberi ruang bagi partai koalisi lainnya untuk mengelola koalisi secara adil. Buktinya, Capres dan Cawapres, kedua-duanya berasal dari kader Gerindra. Masih ingatkah peristiwa jenderal kardus itu?" ujarnya.

Ketua DPP Golkar itu menilai karena Gerindra tak memberi ruang, parpol koalisi tampak rapuh. Buktinya, kata Ace, penyelesaian kursi wagub DKI yang kosong tak kunjung usai.

"Jadi, jangan salahkan Pak Jokowi. Proses politik tentang PT itu sudah selesai. Jangan selalu bicara masa lalu. Tatap ke depan dengan optimis. Lihat koalisi kami. Pak Jokowi memberikan peran yang tepat kepada partai politik koalisi kami dengan baik. Semua diberikan ruang yang sama tanpa kehilangan perjuangan partai politiknya untuk berkompetisi dalam Pemilihan legislatif," terangnya.

Juru bicara debat BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Riza Patria sebelumnya menilai presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) 20 persen ada karena arogansi kekuasaan Joko Widodo (Jokowi). 

Riza mengungkapkan, presidential threshold 20 persen membuat beberapa partai tidak dapat mencalonkan capres sendiri di Pilpres 2019. Demikian halnya dengan Demokrat, Gerindra, PKS, dan PAN yang tidak memiliki kursi yang cukup untuk mencalonkan sendiri capresnya, sehingga harus bergabung membentuk koalisi.

"Ini lah yang saya maksud akibat dari arogansi kekuasaan, ini ke depan yang harus dibenahi. Solusinya harus dikurangi presidential threshold-nya, kalau tidak ya susah lah. Kalau presidential threshold tidak dikurangi ya tidak bisa, susah," kata Riza.

(Source: detik.com)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...
loading...

Komentar Anda:

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *