Muhammadiyah Tegaskan Tak Ada Kamp Penahanan Muslim di China

BENTENGSUMBAR. COM - Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto membantah bahwa pemerintah China menahan jutaan etnis Uighur yang mayoritas beragama Islam dalam sejumlah kamp penahanan di Provinsi Xinjiang.

"Dari segi tempat, kamp, asrama, dan ruang kelas nyaman dan sangat layak sekali, tidak seperti penjara," kata Agung melalui pernyataan yang dirilis situs resmi Muhammadiyah, Rabu, 6 Maret 2019.

Pernyataan itu diungkapkan Agung setelah mengunjungi Xinjiang sekitar pertengahan Februari lalu. Bersama sejumlah petinggi PP Muhammadiyah lainnya, Agung mengunjungi tiga dari tujuh kamp yang ada di Xinjiang.

Agung mengatakan pemerintah China menyebut kamp-kamp itu sebagai sekolah vokasi pembinaan untuk deradikalisasi. Menurut dia, setiap kamp berisi sekitar 3.000 orang. Para etnis Uighur hanya tinggal di kamp tersebut pada Senin hingga Jumat, serta diizinkan pulang ke rumah masing-masing pada sabtu dan minggu.

"Di kamp itu pertama mereka (Uighur) diberi keterampilan life skill macam-macam. Ada soal perternakan, pertanian, perhotelan, restoran, masak-memasak, hingga otomotif. Bahkan keterampilan musik, menyanyi dan lainnya itu diajarkan di situ," tutur Agung.

Ia mengatakan sebagian besar warga di kamp tersebut mengikuti pendidikan vokasi selama enam bulan hingga 1,5 tahun.

Dia menurutkan kamp-hamp tersebut merupakan upaya pemerintah China memberdayakan sumber daya manusia warga Xinjiang, yang merupakan wilayah paling miskin di China.

Agung juga mengatakan kamp itu dibangun China sebagai upaya memberantas radikalisme yang berpotensi tumbuh di Xinjiang.

Menurutnya negara komunis itu memiliki trauma terhadap aksi terorisme yang sempat terjadi di Xinjiang dan sejumlah wilayah lainnya. Ia menuturkan sejak 2000-2015 puluhan kali terjadi aksi terorisme di sana.

"Entah itu meledakkan bom di bus, pasar, dan jalan sehingga tampaknya China memiliki trauma tersendiri terhadap terorisme dan separatis," kata Agung.

Lawatan petinggi PP Muhammadiyah ke Xinjiang terjadi ketika dugaan persekusi terhadap etnis minoritas Uighur oleh pemerintah China kembali mencuat.

Penindasan terhadap suku Uighur di Xinjiang kembali ramai diperbincangkan setelah laporan kelompok pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM), Amnesty International pada September lalu mengungkapkan bahwa otoritas China menahan sekitar 1 juta orang dari etnis minoritas tersebut di penampungan layaknya kamp konsentrasi.

Di sana, para tahanan dilaporkan didoktrin supaya mengamalkan ideologi komunis. Berdasarkan kesaksian sejumlah warga Xinjiang, otoritas China melakukan penahanan secara sewenang-wenang sejak 2014 silam.

Tak hanya itu, otoritas China juga disebut membatasi hak-hak masyarakat Xinjiang termasuk etnis Uighur untuk beribadah. Pemerintah disebut memberlakukan kebijakan khusus yang cukup ketat bagi masyarakat Xinjiang.

Otoritas lokal bahkan disebut melarang masyarakat Xinjiang melakukan aktivitas keagamaan bersama di ruang publik, termasuk sekolah.

Agung membantah bahwa pemerintah China membatasi hak-hak beragama bagi warganya, termasuk umat Muslim di Xinjiang.

Dia menuturkan ada sekitar 23 ribu masjid yang beridiri di provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim itu. Sebanyak 27 ribu imam di Xinjiang juga disebut memiliki sertifikasi dan digaji pemerintah China.

"Mau beragama apa saja boleh, mau tidak beragama juga gak apa-apa, tapi fasilitas milik negara memang tidak boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan termasuk beribadah," kata Agung.

Agung mengatakan dia bersama delegasi Muhammadiyah juga sempat melaksanakan solat Jumat di Hotan, barat daya Xinjiang, yang memiliki sekitar 500 jemaah.

Selain PP Muhammadiyah, sejumlah perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama juga ikut serta dalam kunjungan itu. Lawatan selama sepekan itu dilakukan memenuhi undangan langsung dari pemerintah China.

Selain Xinjiang, delegasi Indonesia juga sempat mengunjungi Beijing dan bertemu Aosisasi Muslim Tiongkok.

(Source: cnnindonesia.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News