PADANG

SUMBAR

Iklan Bapenda

Shofwan Karim Nilai People Power Telah Dilaksanakan Pada 17 April 2019

          Shofwan Karim Nilai People Power Telah Dilaksanakan Pada 17 April 2019
Ketua Muhammadiyah Sumbar, Dr. H. Shofwan Karim Elha, MA.
Shofwan Karim Nilai People Power Telah Dilaksanakan Pada 17 April 2019
BENTENGSUMBAR.COM - Ketua Muhammadiyah Sumbar, Dr. H. Shofwan Karim Elha, MA., mengatakan, people power saat ini sedang berlangsung dan tinggal menunggu hasilnya pada 22 Mei 2019.

"People power itu kan sedang berlangsung kini. People power adalah kekuasaan rakyat atau kekuatan rakyat, itu namanya demokrasi, dalam bahasa kitanya," ujarnya ketika dihubungi BentengSumbar.com, kemaren. 

Menurutnya, dalam negara demokrasi adalah rakyat berkuasa. Demokrasi itu salah satu cara yang dipilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

"Sekarang sudah diproses. Demokrasi itu salah satu cara yang kita pilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ungkapnya. 

Dikatakannya, demokrasi memiliki aturan-aturan yang bersifat konstitusional. Di Indonesia, negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang dijiwai Pancasila.

"Demokrasi itu ada aturan-aturan yang bersifat konstitusional. Negara kita berdasarkan konstitusi itu, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang dijiwai Pancasila, dijiwai keputusan DPRD melalui Undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah. Nah, itu yang saya maksud dengan people power. Jadi sedang berlangsung sekarang," jelasnya. 

Dalam pelaksanaan pemilu, katanya, ada aturan dan perundang-undangannya. Dan proses pemilu itu telah dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 dengan biaya Rp24 triliun dan hasilnya akan keluar pada 22 Mei 2019. 

"Kalau untuk pemilu, itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Dan kita telah laksanakan dengan biaya Rp24 triliun. Itu sekarang yang kita tunggu hasilnya pada 22 Mei 2019. Pemahaman saya, itu yang disebut sebagai people power," cakapnya. 

"Di luar itu, saya tidak tahu. Di luar proses yang ada, ya saya tidak tahu. Kalau ada gerakan people power di luar itu, bisa jadi pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

(by) 
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...
loading...

Komentar Anda:

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *