Dikutip dari Tribunnews.com, ada sekitar 50 lebih orang yang mengenakan kaus hitam mendatangi Bareskrim Polri.
Saat mendatangi Bareskrim Polri, mereka mulai bernyanyi yang terdengar seperti setengah berteriak.
"Tangkap.. Tangkap.. Tangkap Prabowo.. Tangkap Prabowo sekarang juga..," teriak mereka secara berulang-ulang dengan diiringi tepuk tangan, di depan Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2019).
Selain Prabowo Subianto dan Titiek Soeharto, Aktivis 98 juga melaporkan tujuh orang lainnya.
Dalam tayangan Kompas TV yang diunggah Kamis, 30 Mei 2019, Aktivis 98, Benny Ramdani mengatakan ketujuh orang lainnya yang dilaporkan yakni Amien Rais, Bachtiar Nasir, Haikal Hassan, Kivlan Zein, Fadli Zon, Neno Warisman dan Habib Rizieq Shihab.
Beberapa barang bukti yang dibawa dalam laporan tersebut diantaranya video rekaman pernyataan para terlapor yang diunggah di Youtube.
"Hari ini teman-teman kita sudah melengkapo bukti-bukti lain yang mudah-mudahan bisa menjadi pintu masuk polisi untuk melakukan pengusutan atas laporan kami," ucap Benny Ramdani.
Lanjutnya, dugaan yang mendasari pelaporan mereka terhadap kesembilan orang tersebut diantaranya soal framming curang yang sudah dibangun sejak awal jauh sebelum Pemilu 2019 berlangsung.
"Kedua, pernyataan dari beberapa tokoh terkait agenda people power yang berubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat yang berujung kericuhan 22 Mei," ucapnya.
Ketiga, yakni sikap 02 yang awalnya tak mau menempuh jalur konstitusional, walaupun akhirnya menempuh MK.
Selain itu, ia juga menyinggung soal pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan kalau kerusuhan 22 Mei tak ada hubungannya dengan kubu Capres-Cawapres 02.
"Lalu, ada apa dengan Titiek Soeharto yang datang (aksi 21 Mei), ada apa dengan 108 jenderal atau yang mewakili dan memberikan dukungan?" ucapnya.
Menanggapi hal itu, Jubir Bidang Hukum BPN, Ali Lubis mengatakan kalau laporan tersebut bisa menjadi gintah yang jahat bila tak berbukti.
"Kalau Prabowo dan tokoh lain dituduh berada di belakang dan ada yang menyebut penyandang dana juga, ini fitnah yang sangat jahat. Ini sangkaan yang sangat serius apalagi kalau memang tidak terbukti, Saya melihat ini bisa dilaporkan balik," ucapnya.
Ia melanjutkan, terkait dengan kehadiran Titiek Soeharto yang datang saat aksi 22 Mei, ia menyebut kalau hal itu lumrah dilakukan.
Sebab, Titiek Soeharto tak ada bedanya seperti warga negara lainnya yang berhak menyuarakan aspirasinya,.
"Terkait dengan Titiek dan beberapa pensiunan jenderal yang hadir, itu sebagai warga negara yang ingin memberikan aspirasi dan diatur undang-undang, itu sah-sah saja," ucapnya.
Siapa Pimpinan Lembaga Survei yang Jadi Target Perusuh 22 Mei ? Pakar : Lihat Saja yang Paling Ovensif
Ada empat tokoh nasional dan pimpinan lembaga survei yang disebutkan polisi menjadi target pembunuhan perusuh 22 Mei.
Sayangnya, polisi tak menyebut identitas empat tokoh dan pimpinan lembaga survei yang dimaksud
Hal tersebut tentu menjadi pertanyaan bagi banyak publik
Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ), Hermawan Sulistyo mengatakan memang ada sejumlah tokoh dan pejabat yang berpotensi mendapat ancama pembunuhan
Menurut Hermawan Sulistyo ancama pembunuhan sudah tak lagi aneh pada zaman tertentu
"sebetulnya gak aneh, misalnya zaman pembunuhan, mungkin bercanda atau marah, tapi orang itu tidak tahu atau lupa aparat punya instrumen yang bisa mendeteksi itu dengan cepat," kata Hermawan Sulistyo dikutip dari tayangan Metro Tv
Menurut Hermawan Sulistyo tindakan polisi saat ini mengungkap jejak perusuh 22 Mei sangat tak disangka
Mulai dari pemberangusan hoaks pasca Pilpres 2019
Hingga penangkapan pihak-pihak yang terlibat mendompleng kerusuhan 22 Mei
"gak nyangka akan bisa sejauh itu aja, contohnya penangkapan Sunarko, akan menyelundupkan senjata dari Aceh ke Jakarta ke kontak hp pasti ketahuan lah, polisi kan untuk tindakan preemtif," kata Hermawan Sulistyo
Hermawan Sulistyo mengatakan bahwa Polri kini memiliki alat canggih untuk mendeteksinya
"cyber patrol Mabes Polri punya instrumen canggih yang mendeteksi jadi hati-hati bisa kena uu ITE nih," kata Hermawan Sulistyo
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin pun tak menjelaskan soal empat tokoh nasional dan pimpinan lembaga survei yang menjadi target pembunuhan oleh perusuh 22 Mei
Menurut Ali Ngabalin, polisi memiliki data valid yang tak bisa diragukan
Bahkan Ali Ngabali mengatakan tetap berikhtiar ketika ditanya apakah ikut menjadi target perusuh 22 Mei
"saya pikir tentu polisi punya data yang validitasnya tidak diragukan, tetapi bagi orang seperti saya Profesor Hermawan juga harus berikhtiar, namanya juga kita manusia biasa kita tidak tahu orang punya hati pak, kami tetap berikhtiar dalam rangka segala kemungkinan yang kita tidak tahu," kata Ali Ngabalin
Hermawan Sulistyo lantas ditanya siapa saja sosok empat tokoh nasional dan pimpinan lembaga survei yang menjadi target perusuh 22 Mei
Menurut Hermawan Sulistyo, sosok Kapolri, Ketua KPU dan Bawaslu bisa jadi menjadi target dan menerima ancaman
"negara itu kan dianggap thogut, mereka ini kan thogut yang pasti Kapolri sudah sering diancam, Kabareskrim sering diancam, lalu ketua KPU sering diancam, Ketua bawaslu sering diancam, apakah ini yang sama ? silahkan saja nanti polisi mengumumkan," kata Hermawan Sulistyo
Hermawan Sulistyo lantas menyinggung satu pimpinan lembaga survei yang sangat fokal selama Pilpres 2019
"lembaga survei kita klihat aja siapa yang paling ovensif menyerang, ada satu orang memang, dan itu tanggungjawab Metro," kata Hermawan Sulistyo
Menurut Hermawan Sulistyo, sosok pimpinan lembaga survei yang dimaksud sangat yakin atas hasil kerjanya selama ini
Dengan begitu, sosok tersebut tetap bertahan meski mendapat serangan dari berbagai lini
"kan dia yakin bekerja secara ilmiah dan dia bertahan dengan itu, diserang kiri kanan dia," kata Hermawan Sulistyo
Diketahui bersama polisi baru saja mengungkap adanya kelompok pihak ketiga yang ingin menciptakan martir dalam aksi 22 Mei di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta
Kelompok tersebut diduga berniat membunuh empat tokoh nasional dan pimpinan lembaga survei
Melansir Kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal menjelaskan, kronologi upaya pembunuhan ini bermula sejak 1 Oktober 2018.
Saat itu, HK mendapat perintah seseorang untuk membeli senjata.
"Hk menerima perintah dari seseorang untuk membeli dua pucuk senpi laras pendek di Kalibata. Seseorang ini pihak kami sudah mengetahui identitasnya. Sedang didalami," kata Iqbal dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Setelah itu, lanjut Iqbal, pada 13 Oktober, HK menjalankan pemerintah dan melakukan pembelian senjata.
Ada empat senjata yang berhasil didapat oleh HK dari AF dan AD.
Sebagian senjata itu lalu diserahkan HK kepada dua rekannya, AZ, TJ dan IR.
Pada 14 Maret, HK mendapat transfer uang Rp 150 juta.
Sebanyak Rp 25 juta ia bagikan kepada TJ.
"TJ diminta untuk membunuh dua orang tokoh nasional. Saya tak sebutkan di depan publik. Kami TNI Polri sudah paham siapa tokoh nasional tersebut," kata Iqbal.
Lalu pada 12 April, HK kembali mendapat perintah lagi untuk membunuh dua tokoh nasional lainnya.
"Jadi, ada empat target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional,"ujarnya.
Saat ditanya apakah tokoh nasional yang dimaksud adalah pejabat negara, Iqbal membenarkan.
"Pejabat negara. Tapi bukan presiden. Tapi bukan kapasitas saya menyampaikan ini. Nanti kalau sudah mengerucut baru dikasih tahu," kata dia.
Selain empat pejabat negara, belakangan HK juga mendapat perintah untuk membunuh seorang pimpinan lembaga survei.
"Terdapat perintah lain melalui tersangka AZ untuk bunuh satu pimpinan lembaga swasta. Lembaga survei. Dan tersangka tersebut sudah beberapa kali mensurvei rumah tokoh tersebut," ujar Iqbal.
Saat ini, HK beserta dua rekannya AZ, TJ dan IR yang mencoba melakukan upaya pembunuhan sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka.
Begitu juga AF dan AD selaku penyuplai senjata.
Namun, untuk otak yang meminta melakukan pembunuhan ini, polisi mengaku masih melakukan pendalaman.
Peran Masing-masing
Pertama, HK warga Cibinong Bogor, berperan sebagai leader, mencari senajtaa api, mencari eksekutor dan jadi eksekutor serta memimpin tim turun pada Aksi 21 Mei.
HK disebut membawa senpi revolver Taurus 38 dan menerima uang Rp 150 juta
Kedua, AZ, warga Ciputat Tangerang, peran mencari eksekutor sekaligus jadi eksekutor.
Ketiga, IF, Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagai eksekutor penerima uang Rp 5 juta.
Keempat, TJ, Cibinong, Bogor, sebagai eksekutor menguasai senpi rakitan revolver. Menerima uang Rp 55 juta.
Kelima, AD, Koja Jakarta Utara. Peranpenjual 3 pucuk senpi rakitan meyer, laras pendek dan laras panjang kepada HK. Uang yang diperoleh 26,5 juta.
Keenam, AF alis VV perempuan, warga Pancoran Jakarta Selatan. Peran pemilik dan penjual senpi revolver Taurus, dan laras panjang kepada HK. Uang yang diperoleh Rp 50 juta.
Kronologi
1 Oktober 2018 - Tersangka HK menerima perintah dari seseorang.
"Seseorang ini, pihak kami sudah mengetahui identitasnya. Sedang didalami," tutur M Iqbal.
HK membeli 4 pucuk senpi laras pendek di Kalibata.
13 Oktober 2018 - Tersangka HK membeli satu pucuk senpi Revolver vol 38 sebesar Rp 50 juta dari AF.
5 Maret 2019 -Tersangka HK mendapatkan senjata api dari tersangka AD senpi meyer seharga Rp 5,5 juta yang kemudian diserahkan kepada AZ.
14 Maret 2019 - Tersangka HK menerima uang Rp150 juta dan TJ mendapat bagian Rp25 juta dari seseorang.
"Seseorang itu sudah kami kantongi identitasnya, dan tim sedang mendalami," tutur Irjen M Iqbal.
Rupanya, TJ ini diminta untuk membunuh 2 tokoh nasional.
"Dimana TJ diminta untuk membunuh 2 orang tokoh nasional," tambah M Iqbal.
TNI dan pihak kepolisian sudah mengetahui siapa tokoh nasional yang menjadi sasaran sekelompok pembunuh bayaran itu.
"Saya tidak bisa sebutkan di depan publik, kami TNI dan Polri sudah paham siapa tokoh nasional tersebut," ujar M Iqbal.
12 April 2019 - HK kembali diperintahkan untuk membunuh 2 tokoh nasional lainnya.
"Jadi 4 target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional," tambah M iqbal.
Pada bulan yang sama AZ diminta untuk membunuh seorang pemimpin atau ketua lembaga survei.
"Bulan April 2019 terdapat juga perintah lain melalui AZ untuk membunuh pimpinan lembaga swasta, lembaga survei," tutur M Iqbal.
M Iqbal menerangkan para eksekutor itu sudah beberapa kali mengintai atau menyurvei rumah keempat tokoh nasional tersebut.
"Dan tersangka tersebut sudah beberapa kali menyurvei rumah tokoh nasional tersebut diperintahkan untuk mengeksekusi," tambahnya.
Tersangka lainnya, IR juga sudah mendapat uang Rp 5 juta
21 Mei 2019 - Tersangka HK dnegan membawa sepucuk senjata Revolvel turun ke depan bercampur dengan massa Aksi.
(by/tribunnews.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »