PADANG

SUMBAR

Iklan Bapenda

TKN: Arief Poyuono Jangan Injak Jalan Apalagi Naik MRT, Jadi Melayang Saja

          TKN: Arief Poyuono Jangan Injak Jalan Apalagi Naik MRT, Jadi Melayang Saja
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga.
TKN: Arief Poyuono Jangan Injak Jalan Apalagi Naik MRT, Jadi Melayang Saja
BENTENGSUMBAR.COM - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arya Sinulingga merespon Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang mengajak para pendukung paslon 02 untuk tidak membayar pajak.

Atas seruan itu, Arya pun menyebutkan agar seluruh anggota DPR RI dari fraksi Gerindra untuk tidak diberikan gaji, lantaran uang itu didapatkan dari hasil pajak.

"Yang pasti, kalau gitu kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra, dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari pajak," ujar Arya Sinulingga saat ditemui di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.

"Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji. Ingatkan sekretariat DPR RI dan MPR RI jangan membayar gaji anggota fraksi dari Gerindra dan seluruh staf pendukungnya," tambahnya.

Politisi Partai Perindo juga mengimbau agar seluruh kader Gerindra tidak melewati jalan raya hingga tol, dan transportasi-transportasi umum lainnya yang dibangun dengan menggunakan uang pajak dari seluruh masyarakat Indonesia.

"Bukan saya enggak kasihan, tapi ternyata Gerindra meminta supaya tidak bayar pajak. Konsekuensi dong. Berikutnya banyak, nanti jalan raya jangan lewat jalan. Itu semua kan sarana publik dari pajak," terang Arya.

"Jangan nikmati lampu jalan, jangan naik busway apalagi MRT, jangan. Naik apa? Enggak boleh, nginjak saja enggak bisa karena lu nginjak kaki saja di jalan raya lu bayar pajak. Jadi melayang, makanya saya bilang tadi ini mahluk atau bukan," tutupnya.

Dikabarkan, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengajak para pendukung paslon 02 untuk tidak membayar pajak.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk penolakan terhadap hasil resmi pemilu yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

(Source: tribunnews.com)
Sebelumnya
« Prev Post
Selanjutnya
Next Post »
Loading...
loading...

Komentar Anda:

Formulir Kontal

Nama

Email *

Pesan *