Peneliti UGM Teliti Kematian Petugas KPPS: Tak Ada yang Diracun

Peneliti UGM Teliti Kematian Petugas KPPS: Tak Ada yang Diracun
BENTENGSUMBAR.COM - Tim peneliti dari 3 fakultas di Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan hasil penelitian mereka tentang riset mencari sebab meninggalnya petugas KPPS selama penyelenggaraan Pemilu 2019. 

Tim yang terdiri dari dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK), dan Fakultas Psikologi mengungkapkan, semua penyebab meninggalnya KPPS yang berada di Yogyakarta disebabkan oleh sebab-sebab problem kardiovaskular, yaitu jantung dan atau stroke.

“Data kami menemukan semua yang meninggal oleh sebab yang natural. Semuanya disebabkan oleh problema kardiovaskular, entah jantung atau stroke. Atau gabungan stroke dan jantung,” ujar peneliti dari Fisipol, Abdul Gaffar Karim, di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni 2019.

“Jadi kami sama sekali tidak menemukan indikasi, misalnya diracun atau sebab-sebab lainnya yang lebih ekstrem. Oleh karena itu sebab-sebabnya natural karena mereka sedang tidak sehat,” ujar Abdul Gaffer yang juga Koordinator Pokja Kajian Pemilu UGM ini.

Penelitian yang dilakukan selama beberapa bulan dengan subjek penelitian 10 dari 12  orang KPPS yang meninggal lewat autopsi verbal kepada keluarga atau kerabat terdekatnya.

Peneliti dari FKKMK dr Riris Andono Ahmad mengatakan, ia dan timnya menemukan bahwa 80 persen dari mereka yang meninggal mempunyai riwayat penyakit jantung atau stroke. Ditambah 90 persen juga merupakan perokok.

“80 persen melaporkan adanya riwayat penyakit kardiovaskular dan 90 persen mempunyai riwayat merokok. Berdasarkan riwayat penyakit, tanda dan gejala kronologi kejadian sebelum petugas meninggal, dugaan kematian terkait dengan riwayat penyakit kardiovaskular yang diderita,” ujar Riris.

Riris menemukan tidak ada indikasi kekerasan atau kejadian yang tidak wajar. 

Ia menyimpulkan semuanya terjadi karena sebab-sebab penyakit dan riwayat sakit terdahulu.

Meskipun data yang diperoleh masih berasal dari Yogyakarta saja, Riris menyarankan untuk pemilu ke depan agar ada penguatan di manajemen krisis.

“Perlu diperkuat manajemen krisis dalam pemilu di Indonesia. Penyelenggara pemilu bisa mulai menerapkan hal ini dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020,” ujarnya.

(Source: kumparan.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »