Soal FPI, Menhan Bilang "Kalau Tak Sejalan dengan Pancasila Tak Usah di Sini"

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Ryamizard Ryacudu sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Front Pembela Islam (FPI). Ryamizard secara tegas menyatakan siapa pun pihak yang tidak sejalan dengan Pancasila, silakan keluar dari Indonesia.

"Saya kira apa yang disampaikan Presiden (Jokowi) sudah jelas. Siapa pun tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, kan sudah clear, nggak usah di sini (Indonesia)," kata Ryamizard di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juli 2019.

Jokowi sebelumnya memang menyebut pelarangan FPI mungkin saja dilakukan jika ormas yang identik dengan Habib Rizieq Syihab itu tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI. Pernyataan Jokowi itulah yang juga disepakati Ryamizard.

"Ini negara Pancasila, kok. Cari lagi tempatnya yang nggak ada Pancasila-nya," tegasnya.

Pernyataan soal FPI disampaikan Jokowi saat diwawancarai Associated Press (AP) beberapa waktu lalu. Ketika itu, Jokowi menjelaskan tentang kemungkinan tak memberikan izin ke FPI dalam periode terakhirnya sebagai Presiden RI.

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi, menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," ucap Jokowi seperti dilansir AP.

Pernyataan Jokowi juga ditanggapi oleh pengacara FPI, Sugito Atmo Prawiro. Sugito menuding bukan alasan yuridis yang membuat perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) ormas belum mereka kantongi.

Menurut Sugito, tudingan 'kepentingan politik' tersebut bisa saja benar karena dalam pengurusan izin periode sebelumnya tidak ada masalah. Dia juga heran karena anggaran dasar FPI-lah yang dipermasalahkan.

"Menurut saya, ini bukan yuridis, tapi lebih ke politis. Kita mendiamkan saja. Tapi kita tetap mengurus, melengkapi yang ada," kata Sugito saat dihubungi, Minggu, 28 Juli 2019.

"Karena setahu saya, yang lama tak ada masalah. Itu kan tinggal perbaikan dari tahun-tahun sebenarnya. Jadi yang terbaru kan hanya rekomendasi Kemenag. Kok jadi anggaran dasar? Menurut saya, anggaran dasar yang lama masih berlaku. Atau memang ada administrasi yang membuat kita harus lengkap. Kita harap tak jadi polemik. Karena pengurus FPI kan terbiasa mengurus hal itu," imbuhnya.

(by/detik.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News