"Pemindahan ibu kota sebenarnya merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi keputusan Presiden RI Joko Widodo. Beberapa negara pernah melakukan hal serupa seperti Amerika Serikat, Turki, Brasil dan Australia," kata Ryamizard dalam keterangannya, Kamis, 29 Agustus 2019.
Menurutnya, pemindahan ibu kota ini sudah memenuhi kriteria sebagaimana kajian strategis yang telah dilakukan Kementerian Pertahanan. Meski begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih memerlukan kajian yang komprehensif.
"Hal ini masih memerlukan kajian yang komprehensif seperti rencana pemindahan satuan-satuan ataupun mako-mako TNI selama satuan-satuan tersebut mampu melindungi ibukota. Sedangkan untuk kendali komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi mutakhir yang sudah ada," ujarnya.
Sedangkan, untuk pertimbangan strategis pemindahan unsur-unsur Kemhan untuk pengamanan ibu kota di Kaltim, secara umum memenuhi standar kekuatan dan kemampuan pertahanan. Hal tersebut, sejalan dengan kebijakan Presiden yaitu pembangunan di bidang pertahanan.
"Tidak hanya di wilayah Jawa sebagai Jawa sentris saja, akan tetapi seluruh wilayah Indonesia atau Indonesia sentris. Tentunya hal ini juga memerlukan pembangunan-pembangunan kekuatan, potensi pertahanan dan industri pertahanan, termasuk di dalamnya konsep tata ruang Kemhan yang lebih efektif dan efisien," jelasnya.
Lalu, terkait dengan pengaturan tata ruang, wilayah dan penggunaan lahan yang teratur dan tepat. Hal itu diperlukan membentuk tim perumus yang terdiri dari semua Unit Organisasi (UO) Kemhan.
"Mengingat rencana penempatan ibu kota berada pada lokasi strategis berada di tengah Indonesia, Kaltim memiliki infrastruktur yang relatif lengkap baik darat, laut dan udara serta memiliki resiko bencana yang minimal," tutupnya.
(by/merdeka.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »
