BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi kabar soal tawaran menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Partai Gerindra. PDIP belum menyatakan setuju atau tidak karena Jokowi belum menyampaikan kepada partai koalisi.
"Setuju nggak setuju kita lihat saja, Presiden belum ngajak ngomong," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2019.
Puan kembali menegaskan, susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Dia berkata, hak prerogatif itu harus dihormati semua pihak.
Selain itu, Ketua DPR itu menyebut PDIP perlu juga bicara dengan partai lain dalam koalisi pendukung Jokowi terkait posisi Gerindra. Alasannya, PDIP tidak bisa menyatakan sikap sendiri.
"Enggak bisa serta-merta PDIP menyatakan iya setuju atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," ujar Puan.
Puan juga menuturkan, harus ada pembicaraan matang terkait susunan kabinet, meski dia menegaskan bahwa membentuk kabinet serta pemilihan menteri-menteri merupakan hak penuh presiden.
"Jadi semua merupakan hak prerogatif presiden, harus apa namanya harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. Kita lihat saja nanti," jelas Puan.
(Source: liputan6.com)
"Setuju nggak setuju kita lihat saja, Presiden belum ngajak ngomong," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2019.
Puan kembali menegaskan, susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Dia berkata, hak prerogatif itu harus dihormati semua pihak.
Selain itu, Ketua DPR itu menyebut PDIP perlu juga bicara dengan partai lain dalam koalisi pendukung Jokowi terkait posisi Gerindra. Alasannya, PDIP tidak bisa menyatakan sikap sendiri.
"Enggak bisa serta-merta PDIP menyatakan iya setuju atau tidak setuju. Kita ada partai lain yang kemudian bersama-sama dengan Pak Jokowi," ujar Puan.
Puan juga menuturkan, harus ada pembicaraan matang terkait susunan kabinet, meski dia menegaskan bahwa membentuk kabinet serta pemilihan menteri-menteri merupakan hak penuh presiden.
"Jadi semua merupakan hak prerogatif presiden, harus apa namanya harus dibicarakan secara matang dan bersama-sama dengan semua partai yang mendukung Pak Presiden. Kita lihat saja nanti," jelas Puan.
(Source: liputan6.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »