Terkait hal itu, Fraksi PDI-Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menganggap pejabat yang menangani hal tersebut menjadi penyebabnya.
Ketua Fraksi PDI-P di DPRD DKI, Gembong Warsono mengaku heran kejadian tidak terpasangnya foto Kepala Negara di Kantor Pemerintahan bisa terjadi.
Ia menganggap persoalan pengadaan foto itu seharusnya bisa dicegah sejak awal.
"Ah itu enggak benar. Harusnya persoalan seperti itu bisa diantisipasi," ujar Gembong saat dihubungi wartawan, Selasa, 22 Oktober 2019.
Anggaran pengadaan foto itu dianggap pihak Pemkot Jakut sebagai penyebab kejadian itu. Gembong tak terima, menurutnya soal pengadaan foto itu bukanlah masalah besar yang tidak bisa dihindari atau force majeure.
"Anggaran bisa diprediksikan. Eksekutif sudah tahu dan paham bahwa tahun ini ada pergantian Presiden, kenapa tidak dianggarkan?" kata Gembong.
Karena itu Gembong menyimpulkan kesalahannya ada di pejabat yang seharusnya sudah merencanakan hal ini. Menurutnya pihak Pemkot lemah dalam menyambut kebijakan ini.
"Berarti ada kelalaian mereka merencanakan. Itu namanya perencanaan lemah. Pejabatnya tidak beres," pungkasnya.
Foto resmi Kepala Negara sendiri sudah dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (17/10/2019). Penerbitan foto itu berdasarkan surat yang dikeluarkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dengan nomor B-1172/M.Sesneg/Set/TU.00.03/10/2019 soal Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.
Melalui surat itu, Pemerintah telah mengedarkan fotonya ke seluruh instansi pemerintahan berbagai tingkat. Termasuk tingkat Pemerintah Kota.
Kekinian, Sigit mengklaim saat ini foto Jokowi-Ma'ruf itu sudah terpasang. Ia menyebut aturan dari Pemerintah Pusat soal pemasangan foto itu juga berlaku pada instansinya.
"Sudah ada (fotonya). Nanti saya fotoin ruangan kerja saya," jelasnya.
(Source: suara.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »