Payakumbuh Susun Strategi SDGs 2026–2029, Kemiskinan hingga Stunting Jadi Perhatian

Payakumbuh Susun Strategi SDGs 2026–2029, Kemiskinan hingga Stunting Jadi Perhatian
Keseriusan tersebut ditandai dengan Kick Off Meeting di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (18/11/2026). (Fotdok: Hermiko). 

BENTENGSUMBAR.COM
- Membangun sebuah kota bukan sekadar menghadirkan infrastruktur yang megah atau meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sejatinya harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Mulai dari keluarga yang semakin sejahtera, anak-anak yang tumbuh sehat, pendidikan yang berkualitas, hingga kesempatan kerja yang terbuka luas. Semangat inilah yang kini menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) 2026–2029, Pemko Payakumbuh mulai merancang langkah yang lebih terarah untuk memastikan agenda pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Keseriusan tersebut ditandai dengan Kick Off Meeting di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (18/11/2026). Pertemuan ini menjadi awal penyatuan gagasan antara pemerintah dan berbagai unsur masyarakat untuk menerjemahkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam program nyata.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menegaskan bahwa RAD bukan sekadar dokumen untuk memenuhi ketentuan regulasi. Lebih dari itu, dokumen tersebut harus menjadi instrumen penting dalam memastikan setiap program daerah memiliki arah, target, dan keterkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan SDGs membutuhkan keterlibatan semua pihak karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat sipil, pelaku usaha, akademisi, dan lembaga filantropi.

Payakumbuh memiliki sejumlah capaian yang patut diapresiasi. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62 dengan rasio Gini 0,271 yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan relatif rendah. Namun, masih terdapat pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Angka kemiskinan tercatat 4,95 persen atau sekitar 7.370 jiwa, prevalensi stunting mencapai 16,40 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,97 persen. Capaian dan tantangan tersebut menjadi gambaran bahwa pembangunan harus terus diarahkan agar manfaatnya semakin merata.

Di balik angka-angka itu, terdapat persoalan kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian bersama. Keluarga miskin memerlukan penguatan ekonomi, anak-anak membutuhkan pemenuhan gizi yang baik, sementara masyarakat usia produktif membutuhkan kesempatan kerja dan ruang untuk berkembang. Rida menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu perangkat daerah. Karena keterbatasan fiskal, pemerintah perlu memperluas kemitraan dengan BAZNAS, perusahaan, perguruan tinggi, ninik mamak, Bundo Kanduang, dan organisasi kemasyarakatan agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Untuk memastikan penyusunan RAD berjalan terukur, Rida memberikan empat arahan kepada seluruh kepala perangkat daerah. Pertama, menunjuk pengelola data khusus RAD TPB. Kedua, memastikan pengisian data tepat waktu dan selaras dengan RPJMD serta Renstra. Ketiga, menggunakan data resmi yang terpilah melalui koordinasi dengan BPS. Keempat, membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan unsur non-pemerintah. Ia juga mengajak seluruh mitra menyelaraskan program agar tercatat dalam capaian pembangunan kota dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.

Kepala Bappeda Kota Payakumbuh, Syafwal, turut memperkuat pembahasan dengan memaparkan integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam RPJMD 2025–2029. Ia menekankan pentingnya memastikan target SDGs terhubung sejak proses perencanaan hingga penganggaran. Beberapa contoh program kolaboratif yang dapat dikembangkan antara lain Bapak/Bundo Asuh Anak Stunting, bedah rumah tidak layak huni melalui zakat dan donasi perantau, penguatan Sentra UMKM Kota Randang bersama perguruan tinggi dan perbankan, serta pengembangan bank sampah di tingkat kelurahan.

Dukungan terhadap langkah tersebut juga diperkuat melalui pemaparan perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Barat mengenai pentingnya keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan target provinsi. Sementara itu, Project Director for SDGs-SSTC GIZ, Eneng Fathonah, menyoroti peran aktor non-pemerintah atau Non-State Actor (NSA). Perguruan tinggi, pakar, media, dan lembaga filantropi dinilai memiliki jangkauan, pendanaan, serta inovasi yang dapat membantu melengkapi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan.

Kick Off Meeting yang mengedepankan pendekatan pentahelix tersebut diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai unsur, mulai dari pimpinan perangkat daerah, pejabat perencana, camat, akademisi, dunia usaha, perbankan, lembaga filantropi, organisasi kemasyarakatan, pemuda, hingga insan pers. Pemko Payakumbuh menargetkan dokumen RAD TPB dapat ditetapkan pada triwulan kedua 2027. Harapannya, penyusunan ini tidak berhenti sebagai pekerjaan administratif, melainkan menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif, mengurangi kemiskinan, menekan stunting, memperluas kesempatan ekonomi, dan membawa Payakumbuh menuju masa depan yang lebih sejahtera dan bermartabat. (HM)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »