Sekjen PPP Bingung Jika Fadli Zon Jadi Menteri: Kritiknya ke Pak Jokowi Sudah Serang Personal

BENTENGSUMBAR.COM - Kabar bakal masuknya nama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ke jajaran kabinet Jokowi-Ma'ruf semakin menguat. 

Pro kontra pun berdatangan seiring mencuatnya nama Fadli Zon sebagai calon menteri. 

Pasalnya, Fadli Zon kerap menyerang Jokowi, bahkan diduga sudah menyerang personal mantan Wali Kota Solo tersebut.

Salah satunya datang dari kubu partai koalisi Jokowi-Ma'ruf yang telah bercucuran keringat di Pilpres 17 April 2019 lalu.

Kebingungan Sekjen PPP

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani.

Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengaku bingung soal rumor Fadli Zon akan menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin.

"Ya karena kritiknya dia (Fadli Zon) kan terhadap Pak Jokowi bukan hanya soal kebijakan, tapi personal gitu kan masalah kan personalnya," ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis, 17 Oktober 2019.

Bagi PPP, tidak penting siapa orang yang bakal menduduki kursi menteri dalam kabinet Jokowi periode kedua.

"Terpenting menurut saya, ini ilmunya dari Pak Prabowo, jangan melakukan apa yang oleh Albert Einstein itu sebagai insanity, atau kegilaan, ketidaksadaran. Itu melakukan hal hal yang rutin yang kita sudah tahu hasilnya ya bakal begitu-begitu saja gitu loh," ujarnya.

Seperti diketahui, isu Fadli Zon bakal menduduki kursi menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf Amin terus berkembang.

Adapun posisi menteri yang kerap disangkutpautkan dengan Fadli Zon yakni Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.

Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sudah menyiapkan tugas baru bagi Fadli Zon.

"Pak Prabowo sudah menyampaikan akan menyiapkan posisi dan tugas-tugas baru bagi Pak Fadli Zon," kata Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019.

Riza tidak menjawab dengan tegas apakah tugas baru tersebut adalah menteri apabila Gerindra masuk ke dalam pemerintahan.

Riza hanya mengatakan bahwa urusan menteri atau kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Kami tidak pada posisi meminta-minta atau menawar-nawarkan di mana dan siapa," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon sudah angkat suara soal teka-teki arah sikapnya dalam pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, lima tahun ke depan.

Apakah bersikap oposisi atau memilih ikut bergabung pemerintah.

Secara pribadi, Fadli mengungkapkan, ia masih sangat ingin beroposisi.

Namun mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengaku tidak bisa mengambil keputusan partai sendiri.

"Kalau saya yang ditanya saya maunya jadi oposisi, tapi kan saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Bukan saya yang mengambil keputusan," kata Fadli di Perpusnas, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Oktober 2019.

2 Pantun Ahmad Muzani

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Prabowo Subianto sudah mendengar berbagai pandangan dalam Rapimnas dan Apel Kader Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 Oktober 2019.

Hasil dari Rapimnas Gerindra tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dalam mengambil keputusan politik ke depan.

"Apakah kita akan berkoalisi atau kita ada di luar pemerintahan, Pak Prabowo menerima mandat itu dengan baik," kata Ahmad Muzani di sela-sela acara tersebut, Rabu, 16 Oktober 2019.

Apapun keputusan Prabowo nantinya, Ahmad Muzani mengatakan kader Gerindra akan terus setia berada di belakang Prabowo.

Entah jika Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk berkoalisi ataupun menjadi oposisi dengan catatan demi keutuhan dan persatuan bangsa.

Dalam sebuah isi pantun yang Ahmad Muzani lontarkan, Prabowo Subianto nanti akan membicarakan hal itu dengan Jokowi.

"Pantunnya adalah, kain tipis dilipat empat, disimpan rapi dalam peti. Kita semua sudah berpendapat, pada akhirnya Pak Prabowo akan ngomong bersama Pak Jokowi," kata Ahmad Muzani.

Saat dimintai kejelasan terkait pertemuan yang akan dilakukan antara Prabowo dan Presiden Jokowi, Ahmad Muzani mengucapkan pantun kedua.

"Pantunnya lagi, Bung Karno proklamator kita, bersama Bung Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, urusan koalisi kita serahkan ke dewan pembina," kata Ahmad Muzani.

Soal pertemuan Prabowo dan Jokowi sebelumnya pun, Ahmad Muzani juga mengatakan bahwa soal koalisi juga ikut dibicarakan.

Namun, Ahmad Muzani enggan menjelaskan apakah itu sebuah ajakan koalisi dari Jokowi atau bukan.

"Diomongkan. (Tapi) Saya gak ikut mendampingi, jadi setahu saya begitu," ungkap Ahmad Muzani.

3 Sikap Politik 

Partai Gerindra menggelar Rapimnas dan Apel Kader Gerindra di Hambalang Bogor Jawa Barat, Rabu, (16/10/2019).

Acara tersebut digelar secara tertutup dan dihadiri oleh kurang lebih empat ribu kader Gerindra mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD Gerindra tingkat provinsi dan kabutaen atau kota. Selain itu dihadiri juga oleh pengurus DPP, Dewan Pakar, serta Dewan Penasihat Gerindra.

Di sela-sela acara kader Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menyampaikan tiga sikap politiknya.

Sikap politik pertama, Prabowo menyerahkan konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan energi, pertahanan dan keamanan yang kuat kepada pemerintah.

Sikap kedua Prabowo mempersilahkan bila konsepsi yang diserahkan tersebut ingin digunakan Presiden Jokowi atau pemerintah dalam lima tahun ke depan. Meskipun kemudian tidak digunakan, maka Gerindra akan tetap bekerja sama untuk kepentingan NKRI.

Ketiga, Prabowo memutuskan untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa dan bernegara, bersilaturahim dan berkomunikasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara.

"Jadi pak Prabowo sampaikan 3 sikap politik itu sebagai sikap beliau," pungkas Dahnil yang juga merupakan Juru Bicara Prabowo Subianto.

Dengar Suara Kader Gerindra

Partai Gerindra akan menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas), Rabu, 16 Oktober 2019.

Rapimnas digelar untuk menentukan arah politik Partai Gerindra ke depan.

Sekretaris Jenderal Partai Garindra Ahmad Muzani mengatakan, Rapimnas besok merupakan keputusan tertinggi setelah kongres partai.

Rapimnas akan dihadiri dewan pembina hingga ketua dan sekretaris DPC Partai Gerindra se-Indonesia.

"Pak Prabowo perlu mengumpulkan itu karena perlu mendengarkan suara kawan-kawan untuk bagaimana Gerindra ke depan," ujar Ahmad Muzani di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.

Menurutnya, Prabowo yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra sebenarnya punya kekuatan penuh dalam mengambil keputusan politik ke dalam dan keluar.

"Tetapi pak Prabowo merasa pengumumpulan orang-orang ini penting, supaya mereka merasa diajak dan akan diambil keputusan. Ini penting dikumpulkan," tuturnya.

Muzani menjelaskan, Gerindra membebaskan kadernya untuk menyampaikan pendapatnya terkait arah politik ke depan sebelum adanya keputusan tertinggi.

"Jadi siapa saja boleh beda pendapat. Tetapi kami punya tradisi, begitu ketua dewan pembina, orang yang memiliki mandat partai, mengambil keputusan maka semuanya taat," ucapnya.

(by/tribunnews.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News