"Ya jadi kita tidak setuju. Kenapa? Yang pertama kita harus melakukan evaluasi. Fraksi PDIP itu melihat (TGUPP) lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Pantas Nainggolan saat dimintai tanggapan, Kamis, 3 Oktober 2019.
PDIP juga menilai TGUPP seharusnya menjadi bagian dari anggaran operasional gubernur. Sebab, Pantas menuturkan TGUPP melekat dengan gubernur.
"Yang kedua, dari segi nama, TGUPP, seyogyanya alokasi anggaran TGUPP di gubernur, operasionalnya gubernur. Karena user TGUPP ini kan gubernur, hanya dia yang mempergunakan itu. TGUPP itu unsur staf dari gubernur yang namanya TGUPP," jelasnya.
Pantas menyebut PDIP tak mempersoalkan jika dengan masuknya TGUPP anggaran operasional Anies menjadi bertambah. Karena, dia menjelaskan anggaran operasional gubernur juga ada batasannya.
"Ya nggak ada soal. Dana operasional gubernur itu kan juga ada batasannya," ucap Panytas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000, kepala daerah berhak mendapatkan Biaya Penunjang Operasional (BPO) maksimal 0,15% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kepala daerah memiliki hak untuk menentukan besaran BPO-nya.
Pada tahun 2018, besaran BPO Anies 0,13 persen dari total PAD Rp 43,33 triliun. Jika dihitung, biaya operasional Anies pada tahun 2018 sebesar Rp 56,32 miliar.
Diberitakan sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI yang awalnya menyoroti soal rencana kenaikan anggaran TGUPP Anies. Bappeda Pemprov DKI menyebut, karena kenaikan itu, anggaran TGUPP bisa mencapai Rp 21 miliar.
"Usulannya Rp 21 miliar, (kenaikan) untuk penyesuaian jumlah dan grade (tingkat golongan) anggotanya," kata Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra saat dimintai konfirmasi, Rabu, 3 Oktober 2019.
(Source: detik.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »