Saat sidang pleno pada muskot tersebut berlangsung, beberapa orang peserta melakukan interupsi. Hingga berujung mundurnya empat orang dari lima kandidat yang merebut kursi Ketua Kadin Padang.
Kandidat yang menyatakan mundur adalah Irawati Meuraksa, Suhardiman, Daddy Fatria dan Bachtiar Batel.
Irawati Mureksa bukan semata mundur begitu saja. Ia memiliki alasan kuat untuk itu.
Ia ingin ada yang tepat untuk memimpin Kadin Padang kedepan.
"Saya mundur ingin mendukung Kadin yang lebih baik kedepannya," kata Irawati, saat sidang.
Sementara itu, Suhardiman menyatakan alasan kedepan peserta dan pimpinan sidang, bahwa dirinya melihat ada potensi besar dari generasi baru.
Saat itu pula ia menyatakan komitmen mendukung siapa pun menjadi Ketua Kadin.
Hal itu dibenarkan Maidestal Hari Mahesa selaku pimpinan sidang Muskota VI Kadin Padang ke-VI.
Ia mengatakan, pada saat musyawarah, pertama dua calon kandidat mundur.
Pada saat pembahasan misi dan visi, dua calon kandidat pun memilih mundur setelah dihujani berbagai pertanyaan dan interupsi para peserta sidang tetap dan peninjau.
"Forum menyepakati Irfan Amran sebagai Ketua Kadin Padang sekaligus ketua tim formatur," ujar Maidestal Hari Mahesa.
Tidak hanya itu, forum juga menyatakan dan menyepakati agar para kandidat calon yang tidak terpilih untuk masuk dalam tim formatur.
"Pemilihan Kadin Padang berlangsung aman, dan pembahasan sangat alot terutama dalam menegakkan AD/ART sekaligus persyaratan anggota yang diakui keabsahannya," katanya.
Esa mengatakan, setelah Muskota IV Kadin Padang, pengurus memiliki tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, kemudian investasi serta merancang kerja sama dengan pemerintah.
Ia percaya Kadin Padang terpilih bisa memfasilitasi dengan membuat kebijakan berkolaborasi dengan pemerintah daerah tanpa harus salin memberatkan.
"Jangan nanti pemerintah membuat kebijakan atau aturan yang memberatkan kepada pengusaha yang bertentangan dengan perintah Presiden Joko Widodo," tegas Esa.
Ketua Kadin Padang terpilih, Irfan Amran mengatakan, sesuai AD/ART, peserta musyawarah meminta formatur dalam rentang 14 hari untuk menyusun struktur kepengurusan.
(by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »