Panglima Sebut Pilkada Papua 2020 Rawan Konflik Horizontal

BENTENGSUMBAR.COM - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan konflik horizontal berpotensi terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua 2020 mendatang.

"Isu SARA dan politik uang di wilayah Papua," kata Hadi saat membuka Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 6 November 2019.

Dia menjelaskan potensi kerawanan pada penyelenggaraan Pilkada 2020 terdapat pada tiga aspek yaitu penyelenggaraan, kontestasi, serta partisipasi.

Seperti diketahui terdapat 20 daerah di Papua dan Papua Barat yang ikut Pilkada serentak pada 2020 mendatang.

Di Papua ada Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Keerom, Kabupaten Warofen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Membramo Raya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Yalimo.

Sementara di Papua Barat ada Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Manokwari.

Secara keseluruhan, Hadi menerangkan, tahapan Pilkada 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah akan dimulai pada 1 Oktober 2019 sampai dengan 23 September 2020. TNI, menurutnya, akan kembali menerjunkan personelnya untuk melakukan pengamanan seperti di penyelenggaraan Pilkada sebelumnya.

Dia menambahkan, TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri pada penyelenggaraan Pemilu 2019 silam.

"Guna mengamankan pelaksanaan Pilkada serentak tersebut, TNI menyiagakan personel dan Alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku," kata Hadi.

Komisi I DPR menggelar Rapat Kerja dengan Hadi selaku Panglima TNI pada hari ini, Rabu, 6 November 2019

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan Rapat Kerja digelar untuk mengetahui program kerja utama masing-masing mitra, khususnya di setiap kementerian yang memiliki menteri baru.

"Kami mau melihat bagaimana rencana-rencana kerja dan juga apa-apa juga yang akan dilakukan. Tentu dari awal harus ada kesepahaman dan juga langkah-langkah bersama karena tentu kementerian tersebut adalah mitra dari Komisi I. Sehingga kerja sama harus baik ke depan untuk pertahanan yang solid dan dalam rangka informasi yang cepat, merata," kata Meutya, Selasa, 5 November 2019.

(Source: cnnindonesia.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News