BENTENGSUMBAR.COM - Rencana adanya aksi reuni 212 di Monas mendapat tanggapan dari pihak istana. Pasalnya, menurut istana, masyarakat sudah ingin hidup damai dan bekerja dengan tenang.
Dilansir dari Okezone.com, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masyarakat saat ini menginginkan adanya suasana yang damai dan beraktifitas dengan tenang.
Ia pun menilai, rencana adanya aksi reuni 212 di Monas tak perlu dilakukan lagi. Menurut dia, tak perlu adanya gerakan-gerakan yang memobilisasi massa dalam jumlah besar.
"Harapan kita sudahlah jangan terlalu banyak buat gerakan-gerakan. Toh, kita sudah paham, masyarakat semuanya sudah ingin damai, ingin bekerja dengan tenang," ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.
Mantan Panglima TNI itu menerangkan, gerakan yang akan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak akan mengganggu aktivitas masyarakat.
"Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang, tidak terhambat oleh rintangan mau ke mana aja, tidak ada hambatan psikologi, tidak ada hambatan fisik dan seterusnya," papar Moeldoko.
Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) mengklaim sudah mengantongi izin menggelar acara reuni 212 pada 2 Desember 2019 mendatang di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Reuni ini merupakan gelaran ketiga yang dilakukan PA 212.
Acara ini bermula dari aksi unjuk rasa pada 4 November dan 2 Desember 2016. Aksi unjuk rasa digelar untuk memprotes dan menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara karena penistaan agama.
Sejak saat itu, reuni 212 rutin digelar setiap tahun, meskipun Ahok sudah menjalani hukuman penjara usai divonis bersalah oleh pengadilan.
(by)
Dilansir dari Okezone.com, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, masyarakat saat ini menginginkan adanya suasana yang damai dan beraktifitas dengan tenang.
Ia pun menilai, rencana adanya aksi reuni 212 di Monas tak perlu dilakukan lagi. Menurut dia, tak perlu adanya gerakan-gerakan yang memobilisasi massa dalam jumlah besar.
"Harapan kita sudahlah jangan terlalu banyak buat gerakan-gerakan. Toh, kita sudah paham, masyarakat semuanya sudah ingin damai, ingin bekerja dengan tenang," ujar Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 22 November 2019.
Mantan Panglima TNI itu menerangkan, gerakan yang akan mengumpulkan massa dalam jumlah banyak akan mengganggu aktivitas masyarakat.
"Saya yakin kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah happy, suasana tenang, tidak terhambat oleh rintangan mau ke mana aja, tidak ada hambatan psikologi, tidak ada hambatan fisik dan seterusnya," papar Moeldoko.
Sebelumnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) mengklaim sudah mengantongi izin menggelar acara reuni 212 pada 2 Desember 2019 mendatang di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Reuni ini merupakan gelaran ketiga yang dilakukan PA 212.
Acara ini bermula dari aksi unjuk rasa pada 4 November dan 2 Desember 2016. Aksi unjuk rasa digelar untuk memprotes dan menuntut Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara karena penistaan agama.
Sejak saat itu, reuni 212 rutin digelar setiap tahun, meskipun Ahok sudah menjalani hukuman penjara usai divonis bersalah oleh pengadilan.
(by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »