Pembubaran aksi unjuk rasa yang dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Mereka itu dinilai ilegal karena dilakukan di hari libur dan tidak ada pemberitahuan kepada pihak kepolisian sebelumnya.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, sebelum dibubarkan, para mahasiswa sempat terlibat cekcok mulut dengan para petugas.
Perang mulut terjadi setelah aparat merampas megafon para mahasiswa dan kemudian melepaskan baterai dari dalam alat pengeras suara tersebut.
Meski begitu, baik aparat maupun mahasiswa dapat menahan diri sehingga kericuhan yang berujung aksi anarkistis tidak sempat terjadi.
Dalam aksinya itu, para mahasiswa menuntut masyarakat Papua Barat dapat menentukan nasibnya sendiri melalui referendum.
Para mahasiswa juga mendukung keanggotaan United Liberation Movement Of West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group, Pasific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di PBB.
“Kami juga meminta agar puluhan tahanan politik asal Papua dibebaskan dan kami juga minta agar aparat militer dan non militer ditarik dari tanah Papua,” kata para mahasiswa.
Dalam tuntutannya, para mahasiswa juga mengecam adanya dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua yang dilakukan oleh aparat TNI Polri.
“Menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi warga Papua,” kata mahaiswa.
Kapolresta Pulau Ambon, Leo Surya Nugraha Simatupang dan Dandim Pulau Ambon turun langsung ke lapangan untuk memantau demo.
Dalam aksi tersebut, Kapolres sempat menghampiri pedemo dan memberikan waktu selama tiga menit untuk para mahasiswa membacakan tuntutannya.
Saat itu, suasana kembali memanas lantaran mahasiswa bersikeras untuk meminta aparat mengembalikan baterai megafon.
Tak lama kemudian, aparat langsung membubarkan paksa para mahasiswa tersebut.
(Source: kompas.com)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »