Hal itu disampaikannya kepada wartawan usai silaturahmi dengan warga Kota Padang, Kamis, 13 Februari 2020, bertempat di Aula Panti Asuhan Budi Mulya Ranah Kecamatan Padang Selatan.
Hadir pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Ilham Maulana, anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Mukhlis, Nila Kartika, Salisma, dan Azwar Siri. Disamping itu juga hadir Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar Januardi Sumka dan pengurus DPC Partai Demokrat Kota Padang.
"Pers harus menyampaikan track record calon tersebut. Jangan sampai masyarakat memilih pemimpim seperti membeli kucing dalam karung," ungkap Mulyadi yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar ini.
Pasalnya, kata Mulyadi, perioderisasi kepemimpinan itu berlangsung cukup lama, yaitu lima tahun. Untuk itu, masyarakat harus diberi informasi yang selengkap-lengkapnya terkait calon Wali Kota, Bupati dan Gubernur. Sehingga masyarakat memilih mereka berdasarkan kinerja.
"Jangan memberikan informasi hoax kepada masyarakat kita, karena itu akan mencederai demokrasi kita. Demokrasi kita harus berkualitas. Semakin berkualitas demokrasi kita, kita semakin mampu memilih pemimpin yang lebih baik. Itu kata kuncinya," ungkap Mulyadi.
"Caranya bagaimana, berikan masyarakat pencerdasan. Berikan masyarakat informasi selengkap-lengkapnya terhadap track record, prestasi, pengalaman, apa yang telah mereka perbuat, dalam konteks pengalaman politik dan kepemimpinan seseorang yang lalu, sehingga itu punya korelasi yang linear dengan apa yang mereka janjikan," urai anggota DPR RI ini.
Menurutnya, tidak bisa track record itu tidak linear dengan janji seorang calon Kepala Daerah. Seseorang yang pernah diberi amanah, apa pun jabatan publik yang pernah dia jabat, masyarakat akan mencatat legecy (warisan) yang pernah mereka perbuat.
(by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »