Pushidrosal TNI AL Sosialisasikan Penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok di Jepang

BENTENGSUMBAR.COM - Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal) menyosialisasikan penetapan Bagan Pemisahan Alur Laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada pertemuan ke-7 East Asia Hydrographic Commission (EAHC) Steering Committee di Aomi Government Building, Tokyo Jepang 5 – 7 Februari 2020.

Pada pertemuan itu, delegasi  Indonesia diwakili oleh Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H didampingi oleh Dirpamkersamtas Kolonel Laut (E) Yanuar Handwiono, Kadispeta Kolonel Laut (P) Oke Dwiyana. P, dan Kasubdis Petmilsus Letkol Laut (KH) Moh. Qisthi Amarona.

Pada kesempatan tersebut Pushidrosal menyampaikan presentasi tentang sosialisasi kesiapan adopsi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO pada bulan Juni 2019 yang akan diberlakukan pada 1 Juli 2020.

Menurut Kapushidrosal yang merupakan Chief Hydrographer Indonesia, Forum ini merupakan wadah yang tepat untuk menyampaikan sosialisasi TSS tersebut, karena perwakilan negara anggota yang hadir merupakan pemangku utama dalam aspek keselamatan navigasi negaranya dan memiliki kemampuan untuk  meneruskan informasi tentang keberadaan kedua TSS tersebut kepada pemilik kapal, serta komunitas pelaut dinegaranya yang akan berlayar melintasi Selat Lombok dan Selat Sunda.

“Selat Lombok dan Selat Sunda merupakan chokepoint strategis, bagian dari ALKI dan Selat yang dilewati oleh pelayaran internasional, sehingga penetapan TSS di Selat tersebut akan meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut sebagai bagian program kebijakan kelautan Indonesia” kata Kapushidrosal.

Dalam hal penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ini Pushidrosal merupakan pendukung teknis penyiapan data hidrografi dan oseanografi dari proses survei hidrografi, penyiapan peta hingga penggambaran design TSS di atas peta.

Menanggapi sosialisasi  Pushidrosal tentang penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok ini, delegasi Malaysia mengusulkan agar Indonesia juga membuat TSS lain di selat lain yang ramai lalu lintas pelayaran seperti Selat Makassar dan Selat Karimata.

Hal ini sehubungan dengan rencana pemindahan ibukota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Diharapkan dengan membuat TSS baru tersebut dapat mengantisipasi peningkatan jalur transportasi laut dari dan ke ibukota baru.

Pertemuan ke-7  EAHC ini dihadiri oleh  Jepang sebagai tuan rumah, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, China, Korea Selatan, Korea Utara dan Brunei Darussalam.  Turut  hadir pula  perwakilan negara observer EAHC yaitu Amerika Serikat, Inggris, Vietnam dan Kamboja selain juga perwakilan dari IHO secretariat yang kali ini diwakili oleh IHO Director Capt. Abri Kampfer dengan jumlah total peserta yang hadir 50 orang.

Pertemuan diawali penyampaian singkat dari perkembangan terkini aktivitas IHO yang disampaikan oleh direktur IHO Captain Abri Kampfer, serta laporan tentang  permasalahan dari 3rd IHO Council oleh Chair EAHC Dr. Yukihiro Kato, dan Pembangunan IHO Innovation and Technology Lab oleh MPA Singapore yang diharapkan akan menjadi cikal bakal Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hidrografi di masa yang akan datang.

Isu penting yang di bahas pada pertemuan ini adalah permaasalahan overlapping ENC antar negara yang memerlukan prioritas untuk dapat segera disepakati solusinya untuk menghindari ketidakpastian interpretasi dalam bernavigasi oleh para pelaut pengguna sehubungan dengan adanya duplikasi data. Terkait dengan permasalahan tersebut, juga disampaikan bahwa IHO telah membangun system yang dinamakan INToGIS yang diharapkan dapat membantu dalam memonitor adanya overlapping ENC antar negara produsen ENC.

Selain itu, agenda yang tidak kalah penting adalah review kapasitas Lembaga hidrografi di masing-masing negara sesuai standar IHO C-55 yang diukur berdasarkan ketersediaan populasi data hidrografi, liputan peta laut serta diseminasi informasi keselamatan maritim yang menjadi tolak ukur utama dalam MIMSAS (Mandatory IMO Member States Audit Scheme).

East Asia Hydrographic Commission (EAHC) merupakan salah satu dari 15 Regional Hydrographic Commission (RHC) dibawah International Hydrographic Organization (IHO), yang mewadahi kerjasama Hidrografi di area Asia Timur, berdiri Tahun 1971 atas inisiatif China, Indonesia, Jepang, Republic of Korea, Philippines, dan Thailand. Saat ini yang menjabat sebagai Chairman EAHC adalah Dr. Yukihiro KATO (Jepang) dan yang menjabat sebagai Vice Chairman EAHC adalah Kapushidrosal Laksda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos.,S.H., M.H (Indonesia).

(by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News