Golkar Nilai Mardani Tak Etis Sebut Jokowi Lepas Tangan Status Corona

BENTENGSUMBAR.COM - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepaskan tanggungjawab kepada daerah lewat kebijakannya memerintahkan kepala daerah untuk menentukan status bencana di daerah masing-masing. Partai Golkar menilai Mardani tidak etis menyalahkan pemerintah.

"Tak etis di saat semua elemen bangsa bahu-membahu dan bergotong royong melawan virus Corona dan persebarannnya di Indonesia, ada pihak-pihak yang selalu mencari ruang untuk saling salah-menyalahkan. COVID-19 ini bukan hanya masalah Pemerintahan Jokowi saja, tetapi masalah kita semua. Masalah dunia, masalah global," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, dalam keterangannya, Minggu, 15 Maret 2020.

Ace menilai kebijakan menyerahkan status darurat bencana kepada daerah adalah langkah yang tepat. Dasarnnya, karena setiap daerah dinilai berbeda tingkat persebaran Coronanya.

"Pemerintah Daerah memiliki caranya masing-masing dalam menangani COVID-19 ini walaupun secara teknis kita telah memiliki Protokol COVID-19 yang telah diumumkan Pemerintah Pusat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan WHO," imbuhnya.

Ace menyebut pemerintah mempelajari persebaran virus Corona dari beberapa negara. Namun, masing-masing negara dan daerah juga memiliki masalah yang berbeda.

"Kita belajar kepada negara lain dalam menangani persebaran Virus Corona ini. Tapi tentu masing-masing negara berbeda-beda. Disamping karena sistem pemerintahannya berbeda, juga tingkat masalah persebarannya juga bisa jadi berbeda juga," ungkapnya.

"Langkah Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, yang telah mengambil berbagai kebijakan sesuai dengan kewenangannya saya kira sudah tepat. Menyediakan fasilitas medis antara lain Rumah Sakit, tenaga medis, sarana pra sarana medis dan himbauan untuk menjaga kebersihan, meliburkan sekolah-sekolah di daerah-daerah tertentu, menunda kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, dan lain-lain, merupakan langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kondisi daerahnya masing-masing," imbuhnya.

Ace menyebut, Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan BNPB selalu berkoordinasi dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah yang dilakukan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid 19. Hal ini agar penanganan tersebutt dilakukan agar lebih terukur dan sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, TNI/Polri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB. PKS menilai Jokowi seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah.

"Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ketika dihubungi detikcom, Minggu, 15 Maret 2020. 

(Sumbar: detikcom)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News