Mendagri Tito Karnavian: Pemda Jangan Utamakan Kemauan Rekanan

BENTENGSUMBAR.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk menyusun program dengan mengutamakan kepentingan daerah dan rakyat. Pemerintah daerah (pemda) jangan mengutamakan kepentingan rekanan.

Hal itu dikatakan Mendagri saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) tentang Perencanaan Pmbangunan Regional 1 yang meliputi 16 provinsi wilayah timur yang digelar oleh Kemdagri di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 4 Maret 2020. Rakortek ini merupakan forum sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Hadir dalam acara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Staf Khusus Mendagri Muchlis Hamdani dan Kastorius Sinaga. Acara juga dihadiri oleh sekitar 500 pejabat dari pemerintah daerah di 16 provinsi Indonesia bagian timur.

“Asas atau prinsip perencanaan kita mengenal istilah money follows the program. Bukan sebaliknya, bahwa program dicocok-cocokkan ke dana anggaran untuk nenghabiskan anggaran yang ada,” kata Tito.

Artinya, kata Mendagri, daerah harus menyusun program yang mencerminkan kebutuhan daerah dan selaras dengan lima prioritas visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Sehingga, setiap rupiah dari sekitar Rp 856 triliun yang setiap tahun ditransfer dari pusat ke daerah lewat APBN benar-benar tepat guna,” tegas Tito.

Dikatakan, dalam penyusunan program tersebut terdapat musyawarah, di mana pusat secara sektoral akan menilai secara seksama apakah usulan program daerah tersebut sudah sinkron dengan arah prioritas pusat. Mendagri kemudian menjabarkan dengan lengkap dan detail masing-masing konteks dan data statistik pendukung atas urgensi lima prioritas pembangunan yang menjadi visi dan misi Presiden Jokowi.

“Setiap prioritas visi dan misi Presiden tersebut memiliki landasan data dan pola pikir yang sesuai dengan kondisi tantangan dan peluang kita sebagai bangsa. Pembangunan SDM unggul sebagai visi dan misi Presiden yang pertama, misalnya, kita fokuskan di dalam RPJM kita mengingat fakta bahwa Indonesia akan menikmati bonus geografi berupa dominasi usia muda produktif berumur 15-64 tahun pada 2025-2035,” kata Tito.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, kurun waktu tersebut sudah di depan mata. Oleh karena itu, fokus sekarang harus pada pengembangan sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan stunting. Itu merupakan prasyarat agar kelak bonus demografi tersebut menjadi modal dan bukan menjadi beban bagi Indonesia di masa mendatang.

“Rakor perencanaa teknis tahunan seperti sekarang ini akan memastikan semua perencanaan daerah bersama-sama menuju ke prioritas tersebut. Program yang disusun benar-benar harus berdasarkan kebutuhan masyarakat sesuai prioritas yang menjadi pegangan kita bersama dan bukan untuk meladeni kepentingan rekanan,” tegas Tito yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

“Di sini hadir sahabat saya, Ketua KPK, Bapak Komjen Firli Bahuri, juga untuk turut membantu agar perencanaan yang kita susun memiliki integritas, jauh dari akal akalan untuk praktik koruptif. Jangan ada lagi proyek pengadaan di daerah yang nyata-nyatanya berpola terbalik, yaitu programme follows the money, yang ujung-ujungnya tak dibutuhkan atau tidak berguna bagi masyarakat “ tandas Tito.

(Sumber: Beritasatu.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News