Tegaskan PKI Dilarang, Jokowi Sebut UU RIP 100 Persen Inisiatif DPR dan Pemerintah Tak Ikut Campur Sama Sekali

BENTENGSUMBAR.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ditemui oleh 14 purnawirawan TNI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Jumat, 19 Juni 2020. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi dan para Purnawirawan TNI membahas mengenai RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.

Presiden menegaskan pemerintah tidak mengirimkan surat presiden (surpres) yang merupakan tanda persetujuan pembahasan legislasi atas RUU HIP kepada DPR. 

Menurut Jokowi, pemerintah tidak ikut campur terhadap usulan RUU HIP yang murni merupakan inisiatif DPR tersebut.

"Ini (RUU HIP) 100 persen adalah inisiatif dari DPR, jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali," kata Jokowi di Bogor, Jawa Barat, dilansir dari kompas tv, Jumat, 19 Jokowi.

Kepala Negara menjelaskan bahwa isi rancangan tersebut belum diketahui olehnya. Pemerintah pun, kata Jokowi, selalu memerhatikan suara-suara dari masyarakat.

Untuk itu diputuskan bahwa pemerintah hingga saat ini menunda dan tidak mengeluarkan surpres tersebut.

"Ini sudah kita putuskan pada tiga hari yang lalu bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surpres terlebih dahulu," kata Presiden.

"Jadi daftar isian masalah (DIM) juga belum kita siapkan karena memang kita belum mengetahui sebetulnya ini arahnya akan ke mana karena ini memang inisiatif penuh dari DPR.”

Selain itu, Jokowi menambahkan, pemerintah juga berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap paham komunisme di Indonesia. 

Payung hukum terhadap hal tersebut juga disebut oleh Presiden sudah sangat kuat dan tidak ada keraguan terhadapnya.

"Saya kira sudah jelas sekali Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966, juga payung hukum yang tertinggi sudah ada. Undang-Undang Nomor 27 1999 juga ada," ujar Jokowi.

"Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh ajarannya dilarang di negara kita. Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu."

Kedatangan 14 purnawirawan TNI  menemui Presiden Joko Widodo memang sudah dijadwalkan. Mereka menemui Jokowi untuk menyampaikan pandangan betapa pentingnya pemerintah menjaga persatuan, kesatuan, kedaulatan, dan ideologi negara.

Pertemuan dengan Jokowi ini bermula saat para purnawirawan TNI tersebut menemui Mahfud MD pada Jumat, 12 Juni 2020 pekan lalu. 

Saat itu, para purnawirawan TNI menyampaikan keinginannya kepada Mahfud untuk menemui Jokowi.

"Ini tampaknya follow up dari pertemuan Pak Mahfud dengan para purnawirawan pekan lalu yang disambut dengan baik oleh Presiden," kata Staf Khusus Menko Polhukam, Rizal Mustary pada Jumat, 19 Juni 2020.

Sebelumnya, dialog antara Mahfud MD dan para Purnawirawan TNI tersebut diketahui membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila.

Di hadapan para Purnawiran TNI yang hadir, Mahfud mengatakan RUU Haluan Ideologi Pancasila merupakan inisiatif DPR.

Saat ini rancangan tersebut tengah masuk dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah.

Mahfud MD mengaku pemerintah memberikan perhatian serius terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila itu.

"Sikap pemerintah sama dengan bapak-bapak sekalian, bahwa Pancasila tidak akan memberikan tempat kepada paham komunisme, marxisme, leninisme dan paham-paham radikal," kata Mahfud dalam keterangan resminya pada Jumat, 12 Juni 2020.

Adapun 14 purnawiran yang menemui Jokowi di Istana Bogor yaitu:

1. Pembina FOKO Jenderal TNI Purn Tri Sutrisno

2. Ketua Badan Pertimbangan PPAD Jenderal TNI Purn Widjojo Soejono

3. Ketua Pepabri Jenderal TNI Purn Agum Gumelar

4. Ketua Umum Kehormatan PPAL Laksamana TNI Ade Supandi

5. Ketua Umum Kehormatan LVRI Letjen TNI Purn Rais Abin

6. Anggota Badan Pertimbangan LVRI Letjen TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo

7. Ketua Umum Mayjen TNI Purn Saiful Sulun

8. Wakil Ketua Umum LVRI Mayjen TNI Purn Bantu Hardjijo

9. Sekjend LVRI Marsda TNI Purn FX Suyitno.

10. Ketua Umum PPAU Marsekal TNI Purn Djoko Suyanto

11. Sekjen FOKO Mayjen TNI Mar Purn Sukarno

12. Anggota Dewan Pertimbangan Pepabri Letjen TNI Purn Toni Hartono

13. Ketua PPAD Letjen TNI Purn Kiki Syahnakri

14. Ketua Bidang Pengkajian PPAD Letjen TNI Purn Bambang Darmono

(by)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »