Malang Nian Nasib Bupati Faida! Sudahlah Tak Terima Gaji, Kemendagri Tolak Pula Angkat 611 Pejabat

BENTENGSUMBAR.COM - Berbagai ulah Bupati Jember Faida kembali menuai tindakan tegas dari pemerintah. Usai dikenai sanksi dari Gubernur Jawa Timur berupa pelucutan hak keuangan. Berikutnya kebijakan Bupati Faida memutasi PNS dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri.

Terungkap, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik menerbitkan surat yang isinya tidak menyetujui keputusan Bupati Faida mengangkat 611 orang pejabat.

"Tembusan surat sudah kami terima dari Dirjen OTDA dengan nomor: 820/ 4371/ OTDA ditandatangani tanggal 1 September," ungkap Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim, dilansir dari nusadaily.com, Jumat, 11 September 2020.

Mengutip surat tersebut, Halim menyebut, alasan Dirjen OTDA menganulir mutasi pejabat di Jember karena Bupati Faida sama sekali belum melaksanakan hasil pemeriksaan khusus dari Mendagri.

Pemeriksaan khusus yang dimaksud, lanjut dia, adalah intruksi Mendagri agar Bupati Faida mencabut 30 Peraturan Bupati tentang KSOTK. 

15 SK Bupati tentang pengangkatan dalam jabatan. 1 SK Bupati tentang demisioner jabatan, dan 1 SK Bupati menyangkut pengangkatan kembali pejabat demisioner.

"Perintah pemulihan struktur birokrasi sudah lama, tidak ditindaklanjuti hingga hari ini. Terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2019 lalu, melalui surat Mendagri nomor: 700/ 12429/ SJ/ 2019," ulas Halim.

Bupati Faida belum menanggapi mengenai hal itu. Padahal, yang bersangkutan sudah dikirimi pesan untuk memberinya ruang mengklarifikasi.

Sanksi Faida

Sebelumnya, Bupati Faida disanksi dengan tidak dibayarkan seluruh hak keuangan jabatannya, karena menjadi penghambat pembahasan Perda APBD 2020. 

Sanksi berupa larangan menerima gaji pokok, honorarium, tunjangan jabatan, tunjangan lainnya, serta biaya operasional.

Hukuman itu dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menerbitkan SK nomor: 700/ 1713/ 060/ 2020 tertanggal 3 September 2020. 

Bupati Faida sempat merespon sanksi dari Gubernur Khofifah dengan sikap seolah tidak terima, karena hanya dirinya yang dinyatakan bersalah sedangkan DPRD tidak.

"Sanksi yang turun hanya untuk Bupati. Situasi sedang seperti ini, politik, sedang Pilkada. Saya pahamlah dinamika politik yang ada," sebutnya dalam rekaman yang disebarluaskan melalui akun 'Faida MMR' pada Rabu, 9 September 2020 malam.

(by/nusadaily)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News