PPP soal KAMI Sebut PKI Baru di Era Jokowi: Buktikan, Nanti Jadi Fitnah

BENTENGSUMBAR.COM - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengklaim prihatin atas kebangkitan komunisme dan PKI gaya baru di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Hal itu disampaikan dalam surat KAMI yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi. 

Surat yang diteken Presidium KAMI yaitu Rochmat Wahab dan Din Syamsudin itu meminta agar Presiden bertindak serius terhadap munculnya komunisme dan PKI gaya baru yang sudah merambah di jajaran eksekutif dan legislatif. 

Merespons hal itu, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) meminta agar tuntutan KAMI disertai dengan bukti. Sebab, jika tidak, dikhawatirkan akan menjadi fitnah.

"Sebaiknya dilampirkan bukti-buktinya untuk bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Karena kalau tidak disertai bukti maka arahnya menjadi fitnah," kata Awiek saat dimintai tanggapan, Kamis, 24 September 2020,

Soal tuntutan KAMI agar Presiden menyerukan penayangan film G30-S/PKI menjelang tanggal 30 September, Awiek menilai hal tersebut merupakan hak KAMI untuk mengusulkan.

"Itu hak mereka mengusulkan, semuanya tergantung Presiden. Toh tanpa instruksi penayangan film, imbauan kewaspadaan terhadap bangkitnya PKI selalu disampaikan. Toh untuk mengingatkan peristiwa G30S/PKI tidak hanya melalui pemutaran film," tegas Wakil Ketua Baleg DPR itu.

Berikut 3 tuntutan KAMI kepada Jokowi:

1. Presiden Joko Widodo dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan/atau PKI Gaya Baru yang sudah nyata dan tidak perlu lagi ditanya, di mana.

2. Presiden Joko Widodo dengan kewenangannya sebagai Presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari Prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP.

3. Presiden Joko Widodo sesuai kewenangan yang dimilikinya menyerukan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan Film Pengkhianatan G 30-S/PKI dan/atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Begitu pula, agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan. Ingat pesan Bung Karno, "Jasmerah, jangan sekali-kali lupakan sejarah."

(Sumber: Kumparan.com)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News