Hal itu diungkapkannya melalui akun twitter Dewi Tanjung15 @DTanjung15 pada Sabtu, 10 Oktober 2020 dengan mengunggah srenshoot salah satu berita media online.
Bahkan, Dewi Tanjung juga mengaku tidak sabar untuk masuk TV dan makin ngetop karena dirinya membela bangsa dan negara dari manusia-manusia yang dia sebut sengaja membuat kegaduhan politik di negara ini.
Dengan tegas, Dewi Tanjung mengatakan, negara telah dirugikan oleh ulah kelompok pendana demo.
"Ayoo donk jangan Lama2..
Di tunggu Demokrat Somasi Nyai
Aduuh Nyai Ngga sabar neeh sebentar lagi Masuk TV dan Makin Ngetop karna Nyai bela Bangsa dan negara dari Manusia2 yg sengaja membuat kegaduhan politik di negara ini.
Negara telah di rugikan oleh ulah kelompok pendana demo," tulis Dewi Tanjung, seperti dikutip BentengSumbar.com.
Bahkan, Dewi Tanjung mengatakan, kader Demokrat menjadi orator didemo anarkis kemaren.
Ia menuduh Marzuki Ali juga membiayai para mahasiswa untuk berdemo dan Marzuki Ali adalah kader Partai Demokrat.
"Ini fakta Ya bukan hoax
Kader Demokrat menjadi Orator di demo anarkis kemaren
Marzuki Ali juga membiayai Para mahasiswa untuk berdemo dan kita tau Marzuki Ali kader Partai Demokrat.
Segala bentuk kebusukan itu Pasti akan ketahuan juga.
Masih mau Cuci Tangan dan merasa Terdzolimi," tweet Dewi Tanjung.
Ini fakta Ya bukan hoax
Kader Demokrat menjadi Orator di demo anarkis kemaren
Marzuki Ali juga membiayai Para mahasiswa untuk berdemo dan kita tau Marzuki Ali kader Partai Demokrat.
Segala bentuk kebusukan itu Pasti akan ketahuan juga.
Masih mau Cuci Tangan dan merasa Terdzolimi pic.twitter.com/NzSgh7ObJb
Sebelumnya diberitakan, politikus PDIP Dewi Tanjung dinilai sudah melontarkan tudingan dan fitnah kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu terkait cuitan Dewi Tanjung yang menduga Presiden keenam RI itu mendanai demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja.
Dewi juga dianggap telah menyebarkan kebencian dan tudingan yang tidak mendasar.
Demikian disampaikan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2020.
“Bahwa pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020, diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar,” tegas Ossy.
Untuk itu, Ossy menegaskan, pihaknya tidak akan segan-segan membawa masalah tersebut ke ranah hukum.
“Jika ada pihak-pihak yang melancarkan fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar terhadap Partai Demokrat, maka kami akan menempuh jalur hukum,” imbuhnya.
Menurutnya, tudingan dan fitnah itu sama saja telah melecehkan perjuangan masyarakat Indonesia.
Mulai dari kelompok buruh, mahasiswa, dan masyarakat umum yang merasa ditindas melalui Omnibus Law Cipta Kerja.
“Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker,” sesalnya.
Partai Demokrat, sambungnya, sudah menyampaikan penolakan terhadap RUU Ciptaker sebagaimana dalam pandangan mini fraksi, pada 3 Oktober 2020 lalu.
“Dan juga disampaikan dalam Sidang Paripurna tanggal 5 Oktober 2020 adalah keputusan partai.
Ia menyampaikan, dalam iklim demokrasi, perbedaan pandangan dan pendapat adalah sebuah hal yang wajar.
“Sikap berbeda tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi. Sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda,” tekannya.
Apalagi, lanjut Ossy, penolakan terhadap Omnibus Law UU Ciptaker juga tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat.
Melainkan juga sejumlah ormas Islam terbesar di Indonesia seperti PP Muhammadiyah dan NU hingga aktivis, akademisi, dan juga elemen masyarakat lainnya.
“Partai Demokrat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencegah hoax dan penyesatan informasi yang dapat mengancam stabilitas sosial, politik dan keamanan dalam negeri,” pungkasnya.
(by)
« Prev Post
Next Post »