BENTENGSUMBAR.COM - Upaya kudeta yang tercium oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di internal Kabinet Indonesia Maju tak mau ditanggapi serius oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Sebagai partai politik pendukung pemerintah, PPP justru menyesalkan adanya isu tersebut yang berujung pada permintaan perombakan kabinet.
Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan, seharusnya saat ini seluruh elemen bangsa fokus mengatasi pandemi Covid-19 yang belum kelihatan ujungnya.
“Dalam kondisi covid-19 ini janganlah ada riak-riak yang bisa membuat masyarakat menjadi stres, ribut, dan lain-lain,” kata Amir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 26 Oktober 2020.
Ia menjelaskan, yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah ketenangan, bukan isu yang belum tentu kebenarannya dan bahkan berpotensi membuat kegaduhan baru.
“Dalam kondisi seperti ini kan memang semua seharusnya sadar bahwa sekarang ini masyarakat lagi butuh ketenangan,” tandasnya.
Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan, Darmadi Durianto meminta Presiden Joko Widodo berhati-hati dengan manuver-manuver politik para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Pasalnya, dalam satu tahun pemerintah Jokowi, diduga sudah terlihat adanya permainan dari para pembantu presiden.
"Sudah harus siapkan nama-nama pengganti menteri yang dianggap tidak loyal. Lebih baik diganti ketimbang menggerogoti dari dalam, bahkan bisa menelikung dengan cara mengambil alih kekuasaan di tengah jalan. Hati-hati kudeta merangkak. Ingat sejarah," kata politikus PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2020.
"Jangan lengah. Tidak tertutup kemungkinan ada manuver-manuver politik dari beberapa pembantu Jokowi demi kepentingan jangka panjang (Pilpres)," sambung Darmadi.
Untuk itu, kata Darmadi, harus bergerak cepat untuk segera mengganti para menteri yang sudah terlihat ada gelagat tidak baik dan hanya mementingkan pribadi dan kelompoknya.
Dalam arti, Jokowi harus segera melakukan evaluasi secara berskala kepada para menterinya.
"Per tiga bulan bila perlu mesti ada review secara ketat. Review diperlukan sebagai upaya mengidentifikasi adanya kepentingan-kepentingan yang diam-diam menyelinap ke istana tanpa diketahui pak presiden. Jangan menunggu sesuatu terjadi tapi kita harus waspada dan antisipasi," kata Anggota Komisi VI DPR ini.
Darmadi juga memprediksi bahwa para menteri Jokowi tidak akan fokus menjalani program-program pemerintah setelah memasuki dua tahun jalannya pemerintahan.
"Nanti di pertengahan jalan (dua tahun setengah pemerintahan) akan kelihatan. Karena di fase itu patut diduga sudah tidak lagi memikirkan kepentingan kabinet dan program-program yang digariskan pak presiden, tapi mereka akan lebih mengedepankan kepentingan mereka," tegas Darmadi.
(bs)
« Prev Post
Next Post »