Seperti diketahui, HRS mengaku melakukan medical check up di rumah sakit tersebut. Kemudian, dokter memintanya untuk berisitirahat.
Selain itu, HRS dikabarkan melakukan swab test. Hal inilah yang membuat Wali Kota Bogor Bima Arya emosi.
Sebab HRS menolak memberikan hasil swab test-nya. Bima pun kecewa dengan manajemen RS Ummi yang tidak kooperatif.
Kondisi ini dikomentari banyak netizen:
"Sepak terjang kaburnya Rizieq dari pintu belakang RS Ummi Bogor Walikota Bogor @BimaAryaS kirim tim Dinkes hingga Satgas Covid-19, semua dihalang halangi pihak RS Ummi," tulis @jumi****
Banyak pula netizen yang memosting cuitan Presiden Jokowi tertanggal 3 Maret 2020. Mereka seolah menyindir Jokowi atas sikap pemerintah dan membenarkan apa yang dilakukan RS Ummi.
Dalam postingannya, @Simey*** meretweet postingan Jokowi, yakni:
"Saya telah memerintahkan menteri untuk mengingatkan agar rumah sakit dan pejabat pemerintah untuk tidak membuka privasi pasien yang dirawat karena virus korona. Hak-hak pribadi mereka harus dijaga. Begitu juga media massa, saya minta untuk menghormati privasi mereka," tulis Jokowi.
Banyaknya komentar tentang RS Ummi, membuat nama RS tersebut trending Twitter.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku mendapat surat khusus dari Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Sabtu 28 November 2020.
Surat tersebut bikin dongkol Bima Arya. Isinya, Habib Rizieq ogah memberikan hasil tes swabnya kepada Pemkot Bogor.
"Baru saja 15 menit yang lalu, saya menerima surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Habib Rizieq yang menyatakan bahwa beliau tidak mengizinkan hasilnya (swab tes) untuk diketahui oleh Pemkot," kata Bima, di kediaman pribadinya di daerah Bogor Timur, Kota Bogor, Sabtu 28 November 2020.
Padahal, kesepakatan awal antara Pemkot Bogor dengan pihak keluarga Habib Rizieq di RS Ummi Kota Bogor tadi malam akan dikoordinasikan bersama.
Namun, nyatanya kesepakatan itu tidak bisa terealisasi.
"Kami menunggu hasil dari lab yang melakukan PCR test terhadap Habib Rizieq seperti yang disepakati dengan keluarga tadi malam."
"Jadi pihak keluarga, pihak RS menyepakati hasil PCR akan dikordinasikan bersama Pemkot dan harus disepakati lembaganya itu valid, terverifikasi dan tersertifikasi," tegasnya.
Oleh karena itu, Pemkot Bogor akan mengambil langkah-langkah tegas sesuai kewenangan tekait permasalahan ini termasuk mengambil jalur hukum.
"Langkah-langkah kita tentunya harus sesuai dengan aturan dan hukum. Spiritnya itu memastikan penanganan covid-19 berjalan maksimal di wilayah Kota Bogor."
"Kita akan melangkah sesuai dengan kewenangan kita dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga," ungkapnya.
Karena, bagaimana pun koordinasi semua pihak terkait permasalahan ini harus tetap dilakukan. Di samping persoalan hak-hak privasi pasien.
"Karena bagaimanapun saya kira koordinasi dengan rumah sakit itu penting. Privasi pasien adalah yang utama dan harus diperhatikan, yes. Tetapi koordinasi, sinergi, kolaborasi, itu juga penting," tutup Bima.
(*)
« Prev Post
Next Post »