"Sesungguhnya hanya persoalan waktu saja, karena diberikan KPK waktu untuk memperbaiki tapi tak kunjung digubris. Polemik kongkalikong soal izin ekspor benih lobster (benur) sudah mengemuka luas diberbagai kalangan media massa, liputan demi liputan baik cetak dan elektronik sangat vulgar diperbincangkan, mungkin jam terbang sang menteri yang kurang jadi tak bisa melihat maut didepan mengintainya,"ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 26 November 2020.
"KPK RI menyikat Menteri KKP RI asal partai besutan Prabowo Subianto itu hanya persoalan waktu saja, KPK RI sekarang baik kok, pertama di nesehati. Sebab kisruh yang mengemuka soal perusahaan yang dapat izin ekspor benur itu jadi persoalan mendasar yang sedang di'mainkan' oleh oknum tertentu di lingkungan Gerindra, hingga heboh luar biasa," jelas Silaen.
Dikatakan Silaen, KPK RI hanya menyikat yang sudah tuman alias sudah terlalu. "Meminjam istilah kerennya Bang Rhoma, selama tidak terlalu alias tuman, maka KPK RI tak terlalu hirau. Sesungguhnya persoalan korupsi ini ibarat fenomena gunung es, yang tidak terlihat itu jauh lebih besar," papar Silaen.
Itulah gambaran kasar yang terjadi di republik ini, ujar Silaen, komentar para banyak pengamat di media mssa. "Kalau ada yang 'apes' maka sejenak perilaku rakusnya birokrat senyap dan diam sementara waktu saja. Lalu setelah hiruk-pikuk tenang atau selesai maka kembali lagi berjalan seperti biasa," katanya.
Menurutnya, banyak pakar menyoroti keberanian KPK RI di bawah nahkoda Firli dkk. "Itu hanya pujian penghiburan ditengah issue tak sedap yang menimpa KPK RI pasca operasi revisi UU KPK yang baru. KPK RI selama ini ada kesan jelek bahwa KPK RI sibuk dengan urusan diri sendiri," ungkap Silaen.
Dikatakan Silaen, tentu kalau bukan karena terlalu alias terlalu tuman (dalam bahasa jawa, sunda) dan vulgar dalam menjual pengaruh kekuasaan di lingkungan menteri KKP RI maka seyogyanya Edhy Prabowo tak akan dicokok KPK RI.
Dugaan Silaen, masih banyak praktek koruptif yang lebih besar daripada apa yang menimpa menteri KKP RI tapi dimainkan cantik jadi tidak terendus oleh media dan telinga ruangan sebelah. "Mungkin saja memang belum apes bahasa spritualitasnya, "tutur Silaen.
Jadi kalau Fadli Zon mengatakan korupsi adalah oli pembangunan, inilah hasilnya, maka tentu punya implikasi terhadap moral hazard birokrat yang jadi pemangku kepentingan orang banyak. "Perilaku koruptif itu tak akan pernah habis jadi zero, sebab itu cerita panjang soal cerita di taman Eden kota mula- mula ada," papar aktivis organisasi kepemudaan itu.
Sesungguhnya korupsi itu tak dapat dihindarkan didalam dunia politik, sebab tak ada makan siang gratis. "Nah tentu semua yang menduduki jabatan politik karena penempatan dan rekomendasi politik tak terlepas dari intrik-intrik koruptif, hanya bisa diminimalisir saja agar tidak tuman alias terlalu," tandas Silaen.
(*)
« Prev Post
Next Post »