Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya @ulil, awalnya Ulil Abshar Abdalla menceritakan tentang pasang surut peran MUI di bawah pemerintahan orde baru hingga setelah reformasi.
Dia menjelaskan bahwa dulunya MUI hanya menjadi kepanjangan tangan pemerintahan orde baru untuk berkomunikasi dengan para ulama.
Bahkan terkadang menjadi alat kooptasi untuk menjinakkan suara para ulama yang dulunya anti-Golkar.
"Setelah era reformasi, MUI mengalami transformasi yang agak 'radikal'. Perubahan amat penting terjadi pada Munas MUI ke-VI pada 2005. Sejak itu, wajah MUI sebagai ormas yang ultra-konservatif amat kelihatan. Beberapa tokoh Islam 'kanan' masuk di kepengurusan, termasuk dari HTI," cuit Ulil Abshar Abdalla di Twitter, Sabtu, 28 November 2020.
Sementara itu, puncak konservatisme MUI baru terjadi pada 2017, ditandai dengan fatwa tentang tidak bolehnya seorang non-Muslim menjadi gubernur.
Dengan adanya fatwa itu, maka lahir Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, yang mulanya diketuai oleh Bachtiar Nasir, lalu Yusuf Martak, yang keduanya merupakan pengurus MUI.
Namun menurutnya, yang paling membuat citra MUI semakin buruk adalah munculnya tokoh-tokoh MUI yang kerap membuat pernyataan yang merisaukan masyarakat, salah satunya Tengku Zulkarnain.
"Yang merisaukan publik juga adalah munculnya tokoh-tokoh MUI yang kerap membikin 'kekacauan' dengan pernyataan-pernyataan yang amat merisaukan. Tidak banyak sih mereka ini. Hanya ada dua-tiga sosok saja. Salah satunya adalah Tengku Zulkarnain," kata Ulil.
Menurutnya, perkembangan-perkembangan semacam itu lah yang membuat banyak kalangan memiliki pandangan buruk tentang MUI.
Alhasil, MUI pun sering menjadi sasaran hujatan publik di media sosial.
"Citra yang buruk ini bukan tidak disadari oleh teman-teman yang ada di dalam MUI. Sebetulnya banyak kok tokoh Muslim moderat dan progresif di dalam MUI, tetapi mereka 'ditenggelamkan' oleh sosok-sosok 'trouble maker' seperti Tengku Zul itu," tutur Ulil.
Ulil lalu mengungkapkan bahwa tidak adanya nama Tengku Zulkarnain dalam daftar pengurus baru MUI, memang merupakan upaya dari kubu penyegaran yang tidak ingin ada lagi kubu konservatif di dalam tubuh MUI.
Perjuangan untuk menghilangkan tokoh-tokoh bermasalah yang dinilai telah merusak citra MUI juga dibantu oleh NU dan Muhammadiyah, yang tidak ingin MUI dijadikan tameng oleh kubu konservatif.
"Teman-teman dari kubu penyegaran MUI juga berusaha 'menyaring' semua tokoh yang masuk di dua kepengurusan, yaitu Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan, untuk memastikan agar tak ada lagi 'trouble maker' seperti Tengku Zul masuk lagi," tutur Ulil.
(*)
« Prev Post
Next Post »