BENTENGSUMBAR.COM - Polisi secara resmi telah menahan Habib Rizieq Shihab, tersangka kasus dugaan penghasutan dan melawan petugas terkait kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat (Jakpus). Sebelum melakukan penahanan, polisi menyatakan telah memenuhi hak Habib Rizieq di dalam pemeriksaan.
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang Fikri Haldi meminta Kapolda Metro Jaya lebih koperatif dalam penangani kasus HRS supaya tidak terjadi Kegaduhan di dalam negeri.
"Kasus ini tidak sama seperti kasus yang melambungkan nama Irjen Fadil Imran, yaitu kasus penangkapan Hercules, mantan preman Tanah Abang pada 2013 silam. Saat itu, beliaua menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Barat," ungkap Fikri Haldi melalui keterangan tertulisnya kepada BentengSumbar.com, Senin dini hari, 14 Desember 2020.
Menurutnya, banyak langkah yang bisa dilakukan kepolisian dalam proses yang lebih bijak agar stabilitas sosial politik di Indonesia terjaga.
"Kita yakin bangsa ini bisa diajak duduk bersama menyelesaikan permasalah yang ada, namun langkah Kapolda Metro Jaya mempertontonkan kepada publik seolah ingin menunjukan powernya dan ambisi yang besar untuk menjadi Kapolri, tanpa memikirkan ke kondisi kabtibmas yang kondusif, apalagi di tengah wabah Covid-19,” ujarnya aktivis yang kerap di sapa Kuya Fikri tersebut
Hal ini, menurut Kuya Fikri, akan berdampak pada semakin menurunnya kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi dan lembaga-lembaga negara.
Selain itu, akan menyebabkan merosotnya kewibawaan negara menjadi salah satu persoalan besar yang harus dihadapi pemerintah.
"Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik, bahkan lembaga negara yang bersifat independenpun kepercayaan masyarakat sangat rapuh, karena banyak kepentingan ambisi yang terselip di tataran tersebut. Ditambah lagi terlihat gagapnya penegak hukum dalam penetapan pasal menjerat HRS akan menambah ketidak percayaan publik terhadap penegakan hukum," tegasnya.
Masyarakat Sumatera Barat sangat menghormati ulama. untuk itu, kata Kuya Fikri, meminta semua elit politik dan aparat penegak hukum tidak menjadikan ulama dan masyarakat sebagai musuh bersama.
"Apalagi belum ada terlihat langkah-langkah kongkrit negara dalam menyelesaikan kasus tewasnya 6 Laskar FPI yang masih menjadi tandatanya besar bagi publik," pungkasnya.
Fikri juga menyampaikan, PMM bersama organisasi lainya telah melakukan konsolidasi dan mungkin akan melakukan aksi di Sumbar terkait tewasnya 6 Laskar FPI, di mana satu diantaranya asal Sumbar.
"Kami juga meminta Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja Kapolri dan Kapolda Metro Jaya," pungkasnya.
(by)
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »