BENTENGSUMBAR.COM - Perseteruan Partai Demokrat antara kubu Moeldoko dengan kubu AHY kian memanas. Setelah sama-sama mendeklarasikan sebagai kubu yang berhak atas partai berlambang Mercy tersebut, kini konflik kian memanas setelah Demokrat kubu Moeldoko menuding dan menyeret-nyeret nama SBY.
Ya, kubu Moeldoko kini melemparkan peluru panas soal sikap SBY yang seolah sengaja memberi angin segar kepada kelompok ormas terlarang selama memimpin Indonesia dua periode. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan kubu Moeldoko yang menganggap ada pergeseran ideologis di dalam tubuh Demokrat.
Termasuk makin suburnya ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) selama kepemimpinan SBY dua periode.
Tudingan itu pun langsung dibantah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Demokrat kontra KLB Medan. AHY memastikan bahwa Partai Demokrat sejak SBY memimpin selalu berpedoman pada Pancasila dan menolak radikalisme.
Pertanyaan pun kemudian mencuat, mengapa isu soal radikalisme seolah tiba-tiba muncul di tengah pusaran isu Partai Demokrat?
“Terkait dengan tarikan ideologi yang dimaksud selama kepemimpinan SBY 10 tahun alias 2 periode, itu yang namanya HTI dan FPI berkembang pesat. Bahkan kita mendapat kesan, sepertinya kedua ormas ini memang mendapat tempat dan pangung. Ini artinya apa, tarikan ideologi itu makin dirasakan,” kata dia dikutip AKI Pagi, Rabu 31 Maret 2021.
Kata Razman, apa yang jadi tuduhannya bahkan juga diamini Kepala BIN Budi Gunawan. Dia pernah berstatemen kalau ada indikasi radikalisme telah menyebar ke kampus-kampus, termasuk soal bom Katedral yang sekarang juga merambah milenial.
“Ini efek kepemimpinan SBY. Makanya Moeldoko berkomitmen akan menjaga NKRI, dia bahkan bersedia memberikan lehernya untuk NKRI,” katanya lagi.
Kubu Demokrat Moeldoko pengalihan isu?
Sementara itu, tudingan Razman langsung dibantah kubu Demokrat AHY. Hal itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Menurut dia, tudingan jika SBY bersikap menyuburkan ormas terlarang seperti HTI dan FPI adalah upaya dari pengalihan isu belaka. Sebab itu merupakan taktik mereka untuk menutupi kekalahan soal kelengkapan persyaratan KLB di Medan beberapa waktu lalu.
Dari KLB yang ilegal, seolah merasa legal. Berikutnya, kata Herzaky, sungguh aneh jika kubu Demokrat Moeldoko menuding jika SBY dan Demokrat AHY dipertanyakan komitmennya untuk memerangi radikalisme.
Menurut Razman Nasution, Ketua Advokasi Hukum DPP Demokrat Moeldoko, apa yang disangkakan kubunya memang benar adanya alias tidak mengada-ada.
“Jangan lupa kami ingatkan kembali memori publik, selama kepemimpinan SBY dalam konteks pencegahan, deradikalisasi getol dilakukan. Sederhananya begini, soal tataran kebijakan ada tim antiteror, kita aktifkan kembali.”
Kedua, yang tak kalah penting, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga lahir di era SBY.
“Kita juga masih ingat ada penandatanganan kantor terorisme, nah di setiap zaman itu ada tantangan berbeda, terberatnya menghadapi terorisme transnasional. Dan era SBY, kita bisa melumpuhkan semua sel-sel terorisme.”
“Jangan lupa, tahun 2005, ada Dr Azhari, Nordin M Top, ini kan aktor teror yang menakutkan sekali. Jadi jangan ditanyakan lagi komitmen Demokrat untuk penanggulangan, dan deradikalsiasi terorisme,” katanya menegaskan.
Sebab, bagi mereka, tuduhan SBY membiarkan subur FPI dan HTI adalah fitnah keji, dan pengalihan isu, serta sungguh sangat keterlaluan dan kelewatan.
Source: Hops.ID
Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News
BERITA SEBELUMNYA
« Prev Post
« Prev Post
BERITA BERIKUTNYA
Next Post »
Next Post »