Wabup Risnawanto: Ini Kita Lakukan untuk Program Prioritas Penanganan Stunting

BENTENGSUMBAR.COM - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melakukan rembuk aksi percepatan penurunan Stunting dengan stakeholder terkait secara virtual, di Aula Kantor Bappeda Pasbar, Senin, 5 April 2021.  Dalam rangka mempercepat penurunan angka Stunting di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, rembuk stunting bertujuan untuk menyepakati lokasi dan program prioritas penanganan stunting yang akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang, serta memastikan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan.

"Ini kita lakukan untuk menentukan lokasi dan program prioritas penanganan stunting nantinya. Dan memastikan komitmen kita semua untuk memberikan dukungan, baik dukungan anggaran, program, atau inovasi sesuai kapasitas masing-masing dalam rangka mempercepat proses penurunan stunting di Kabupaten Pasaman Barat," kata Risnawanto.

Ia menambahkan, pihaknya menyadari bahwa OPD maupun nagari memiliki kemampuan anggaran yang sangat terbatas untuk melaksanakan program dalam rangka pencegahan stunting.

"Oleh sebab itu, diharapkan agar semua stakeholders meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan intervensi penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Pasaman Barat, agar anggaran maupun sumber daya yang ada tetap dioptimalkan untuk melakukan intervensi sesuai kemampuan," ungkap Risnawanto. 

OPD maupun Pemerintah lanjut Risnawanto, memprioritaskan intervensi pada lokus dengan prevalensi stunting Tahun 2022 yang telah ditetapkan.

"Atas nama masyarakat Kabupaten Pasaman Barat saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Kementerian lembaga di tingkat pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perguruan tinggi, maupun swasta yang telah memberikan dukungan bagi Pemerintah Kabupaten Pasbar selama ini. Baik dalam bentuk dukungan penganggaran dan bimbingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pencegahan," kata Risnawanto.

Rembuk stunting tersebut diikuti oleh pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Bappeda, Wakil Bupati Pasbar, Sekda, anggota DPRD Pasbar, serta beberapa kepala OPD terkait dan nagari. 

(Rido)

Silakan baca konten menarik lainnya dari BentengSumbar.com di Google News