Partai politik tersebut meminta agar dana bantuan atau donasi Palestina yang dikumpulkan dari masyarakat Indonesia terlebih dahulu dikelola oleh pemerintah.
Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Bang Arief, Senin, 24 Mei 2021, Arief Munandar menegaskan bahwa permintaan dari partai politik nomor satu di Indonesia tersebut sangatlah tidak pantas.
PDIP tidak pantas membahas hal tersebut karena rekam jejak beberapa kasus korupsi besar yang lalu-lalu dilakukan oleh kader partai banteng tersebut.
Arief Munandar mengatakan, seharusnya partai tersebutlah yang diawasi oleh pemerintah.
"Kenapa saya bilang ini semakin gak pantas, harusnya PDIP minta agar pemerintah mengaudit partainya," ucapnya.
Karena sampai hari ini, sambung Arief, banyak sekali pelaku koruptor yang merupakan kader dari PDIP.
"Kasus-kasus korupsi besar dilakukan oleh kader-kader PDIP, yang paling monumental adalah korupsi dana bansos di Kemensos yang dilakukan oleh mantan Mensos (bendahara PDIP), Juliari P Batubara," ungkapnya.
Banyak analis, menurutnya, yang mengatakan bahwa sangat tidak masuk akal dana korupsi sebesar itu hanya dinikmati secara pribadi oleh Juliari.
Apalagi, kata Arief, kemudian diduga yang terlibat korupsi bukan cuman Juliari saja.
"Ada dua setidaknya sampai hari ini anggota dewan dari PDIP yang belum diperiksa oleh KPK, yaitu Herman Hery dan Ihsan Yunus," kata Arief.
"Mereka ditengarai menguasai cukup besar jatah alokasi jumbo dari pengadaan-pengadaan paket bansos yang konon itu merupakan jatah dari madam bansos," sambungnya.
Maka dari itu, jika dana bantuan untuk Palestina dari masyarakat tersebut diminta untuk diaudit pemerintah, Arief berharap PDIP yang seharusnya diaudit terlebih dahulu.
Hal tersebut, menurutnya, bertujuan untuk memastikan apakah ada atau tidak dana yang mengalir ke PDIP.
Seperti diketahui, anggota DPR dari fraksi PDIP, Muchamad Nabil Haroen meminta Pemerintah untuk mengaudit aliran dana bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
"Dalam beberapa hari terakhir, di tengah kepungan konflik Israel-Palestina, bermunculan solidaritas dan penggalangan dana untuk Palestina," kata Nabil.
"Seyogianya Pemerintah Indonesia menetapkan regulasi dan sekaligus mekanisme distribusi dana untuk Palestina," ungkapnya.
Banyak sekali lembaga, bahkan perseorangan, menurutnya, yang menggalang dukungan serta menghimpun dana atas nama Palestina.
Nabil yakin audit mesti dilakukan demi kebaikan bersama, sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bantuan kemanusiaan.
Melihat alasan Nabil tersebut, Arief Munandar semakin yakin bahwa orang semacam itu hanya berusaha memperkeruh keadaan.
"Nabil Harun ini seperti orang yang memancing di air keruh atau setidaknya menimbulkan reaksi yang tidak penting ketika bangsa Indonesia sedang menunjukkan peran pentingnya dalam percaturan politik global dengan memberikan dukungan penuh terhadap bangsa Palestina," ucap Arief.
"Selalu ada orang-orang yang bersuara miring dan tidak pantas, seperti AM Hendropriyono, ada Risma yang mengkhawatirkan dananya masuk ke para pelaku terorisme, dan ada Nabil Harun yang minta dananya diaudit," sambungnya.
"Padahal partainya sendiri punya masalah, tapi kita biarkan saja mereka ya. Peribahasa mengatakan, anjing menggonggong kafilah berlalu," katanya.
"Kita anggap saja ini adalah gonggongan anjing dan kita tetap membantu perjuangan rakyat Palestina," tutup Arief Munandar.
(*)
« Prev Post
Next Post »