“Menurut saya pihak Saudi jangan seolah cuci tangan lewat pernyataan dubesnya, hal ini tentu membuat pemerintah Indonesia seolah pihak yang tidak siap memberangkatkan jamaah haji tahun ini, dan menurut kami hal ini harus diluruskan,” ujar Ketua Umum DPP KNPI, Abdul Aziz di sela-sela acara Halal bi halal DPP KNPI dan OKP Nasional di Jakarta, Rabu, 9 Juni 2021.
Setahu dirinya, Pemerintah Indonesia sudah memberikan tenggat waktu perihal kuota jamaah kepada pihak Arab Saudi sampai tanggal 28 Mei 2021.
Namun sampai hari ini, ia mendapat informasi tidak ada jawaban dari pihak Arab Saudi, sama seperti surat yg mereka kirimkan bahwa pemerintah Saudi belum memberikan instruksi apapun terkait kuota haji.
“Kasihan dong pemerintah kita, selalu disalahkan rakyat, padahal pihak Saudi yang tidak kasih kepastian,” cakapnya.
“Kami sangat concern terhadap hal ini, karena sangat sensitif, soalnya urusan ibadah,” terangnya.
Logikanya, kata Abdul Aziz, bagaimana mungkin pemerintah mempersiapkan akomodasi jamaah haji kalau sampai saat ini tidak ada kepastian kuota dari Arab Saudi.
Jadi, ujarnya, apabila pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengirim jamaah, ia kira itu adalah langkah yang tepat untuk mengamankan jamaah haji Indonesia.
“Sebagai wakil dari pemuda nasional, saya meminta pihak Arab Saudi untuk mengevaluasi dubesnya, jangan buat gaduh, kalau tidak kasih kuota ya bilang saja secara gamblang, jangan digantung begini, ini kan hanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat,” pungkasnya.
Untuk itu, ia meminta Arab Saudi untuk lebih fair dalam pengelolaan kuota haji.
Tak hanya itu, ia juga menuntut Dubes Arab Saudi untuk Indonesia mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang sudah terjadi.
“Ya, kalau tuntutan kami tidak ditanggapi, kami akan segera gelar aksi di kedubes Arab Saudi, karena rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, supaya tidak menjadi polemik juga ditengah masyarakat,” katanya.
Laporan: Ahmad Syofyan Wahid
« Prev Post
Next Post »