"Negara gagal menghormati kebutuhan HAM umat Islam yang berjuang dengan daya upaya mencari, menabung uang puluhan tahun (untuk pergi haji)," kata Natalius Pigai kepada wartawan, Jumat, 4 Juni 2021.
Tidak hanya itu, abainya pemerintah terhadap HAM lantaran calon jemaah juga banyak yang sudah berusia lanjut.
Tekait gagalnya pemerintah menyelenggarakan haji lantaran tak dapat kuota, Pigai akan menghimpun ratusan pengacara dan ulama untuk memberikan pendapat dari sisi hukum dan keadilan serta syariat Islam.
"Sekitar lebih dari seratus pengacara ternama dari berbagai latar belakang agama telah siap menyatakan kesanggupan untuk bersama-sama menggugat masalah pembatalan haji ini. Sejumlah ulama kondang juga akan memberikan pendapat ahli dari sisi hukum, HAM, keadilan dan syarit Islam," tandas Pigai.
Menag soal Haji 2021
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara terkait anggapan minim upaya diplomasi antara pemerintah dengan Arab Saudi terkait kuota haji 2021. Yaqut menegaskan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya diplomasi dalam penyelenggaraan haji 2021.
"Intinya, pemerintah sudah melakukan diplomasi, baik melalui Kemenag maupun Kemenlu, kedutaan besar, dan lain-lain yang dipandang bisa memperjelas soal jaminan kesehatan, keamanan, dan jiwa jemaah, selain tentu kapan kuota haji akan diumumkan oleh pemerintah Saudi," kata Gus Yaqut kepada detikcom, Jumat, 4 Juni 2021.
Menag Yaqut mengatakan keselamatan jemaah jauh lebih penting saat ini. Dia lantas meminta pihak yang beranggapan negatif sejenak merenung dan memikirkan kepentingan bersama.
"Bagi pemerintah, keselamatan jemaah haji dan bangsa Indonesia secara umum jauh lebih penting. Kalau ada pihak lain merasa keselamatan jemaah dianggap tidak penting, sebaiknya ambil waktu sebentar untuk merenung. Tinggalkan hiruk pikuk politik dan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Renungkan kepentingan bangsa yang lebih besar," ujarnya.
Menag Yaqut menegaskan pihaknya akan berupaya secara maksimal untuk menambah kuota jika haji sudah normal nanti. Untuk saat ini, dia meminta agar tidak ada kegaduhan.
"Soal tambahan kuota, jangan khawatir, di saat normal, sebagaimana Malaysia, Indonesia pasti akan mengusahakan itu. Sekarang hentikan membuat kegaduhan," ujarnya.
Lebih baik, menurutnya, semua pihak bekerja sama menangani COVID. Menag Yaqut meyakini keputusan ini memang pahit, namun pemerintah menurutnya akan selalu memprioritaskan keselamatan rakyat.
"Mari kembali konsentrasi ke penanganan COVID. Itu lebih berguna daripada pernyataan-pernyataan yang tidak berbasis data yang akurat. Jangan egois. Kasihan rakyat. Kasihan kaum muslimin. Kasihan calon jamaah haji jika dijejali dengan informasi yang silang sengkarut," ujarnya.
"Keputusan ini memang pahit. Tapi pemerintah selalu meletakkan kepentingan rakyat secara luas yang paling utama. Semoga tahun-tahun mendatang situasi lebih baik sehingga keberangkatan ibadah haji bisa kita selenggarakan dengan nyaman, aman dan hati tenang," ujarnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »