Alasannya, karena mereka tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang merupakan persyaratan untuk menjadi ASN.
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, pihaknya tak bisa lagi mencampuri ranah pimpinan KPK dalam keputusan itu.
Dia menyebut bahwa seluruh lembaga negara memiliki otoritasnya masing-masing dalam memutuskan sesuatu.
“Itu urusan internal. Arahan Presiden sudah disampaikan, urusan dari pimpinan ke internal," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 Juni 2021, dilansir dari Kompas TV.
Dia membantah kalau Ketua KPK Firli Bahuri tak mematuhi arahan Presiden Jokowi untuk tetap mempertimbangkan nasib 75 pegawai yang tak lulus TWK.
Dirinya menilai mantan Kapolda Sumatera Selatan itu mempunyai berbagai pertimbangan sebelum mengeluarkan keputusan.
“Bukan (bukan tidak didengar). Setiap mereka kan punya pertimbangan," kata dia.
Menurut dia, terkait teknis atau indikator kenapa 51 pegawai itu tak bisa diterima menjadi ASN, pastinya Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki alasan tersendiri.
“Tanya ke BKN. BKN yang lebih tahu itu," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri, memastikan sebanyak 24 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) akan diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan bela negara.
Kesempatan tersebut diberikan sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan KPK dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 25 Mei 2021 lalu.
"Kita bahas bagaimana solusi terbaik bagi mereka yang diberi kesempatan itu pendidikan latihan bela negara dan wawasan kebangsaan," kata Firli dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa, 1 Juni 2021.
(*)
« Prev Post
Next Post »