Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Juru Bicara (Jubir) Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menduga ada motif politik di balik tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden mengenai Alpalhankam.
Dahnil menegaskan bahwa draf dokumen yang beredar tersebut masih dalam tahap pembahasan, sehingga ia menyanggah Kementrian Pertahanan (Kemhan) sudah membeli Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia) menggunakan dana pinjaman luar negeri sebesar Rp1.700 triliun.
“Jadi kalau ada yang mengembangkan isu simpang siur seolah-olah Kemhan sudah melakukan belanja dan akan belanja Rp1.700 triliun itu penuh dengan motif politik,” ucapnya di daerah Senayan, Jakarta, Rabu 2 Juni 2021, dilansir dari Galamedianews.
Lebih lanjut ia menegaskan rancangan Perpres tentang belanja alutsista tersebut adalah dokumen rahasia. Dokumen tersebut kata dia, ibarat rahasia negara yang belum matang.
“Disebar-sebarkan padahal ini ibarat sebagai rahasia negara yang belum matang sama sekali,” terangnya.
Ia menilai bahwa menyebar dokumen seperti itu adalah tidak pantas dan layak.
“Jadi itulah yang kami sebutkan ini adalah tindakan yang tidak pantas, tidak layak dan pembocoran rahasia negara,” imbuhnya.
Dahnil memastikan pihaknya akan mencari siapa pihak yang membocorkan dokumen tersebut dan memprosesnya secara hukum.
“Nah Kemhan akan cari secara serius siapa yang sudah terlibat dalam upaya melakukan politic think, dalam penyusunan Raperpres ini,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu (MSD) kembali membuat sebuah cuitan melalui Twitternya @msaid_didu, Rabu 2 Juni 2021.
Menurut MSD, kebijakan tersebut wajib terbuka dan kenapa dianggap ada pembocor dalam hal ini.
“Kebijakan publik wajib terbuka - kok dianggap ada pembocor?” tulisnya.
(*)
« Prev Post
Next Post »