Mantan pengacara Habib Rizieq Shihab ini mengatakan bahwa hal tersebut merupakan gerakan politik busuk yang ingin mendiskreditkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Padahal, sikap Presiden Jokowi jelas hanya ingin melaksanakan jabatan sesuai amanah konstitusi.
"Sekelompok orang ingin mendiskreditkan presiden dengan mendorong dia (presiden) untuk melanggar UUD," jelas Kapitra Ampera dikutip GenPI.co dari JPNN.com, Jumat, 25 Juni 2021.
Tak hanya itu, menurut Kapitra Ampera, wacana tersebut juga menyudutkan PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019.
"Mereka merasa bahwa eksistensi PDIP harus dirontokkan dengan cara-cara framing-framing, hoaks-hoaks. Seperti inilah politik busuk yang ada sekarang," jelas Kapitra Ampera.
"Jadi tidak berkompetisi secara karya, secara prestasi, tetapi mencoba meraih dukungan dengan menyebarkan, mobilisasi pikiran-pikiran busuk dengan mendiskreditkan presiden maupun partai pendukung presiden," lanjutnya.
Kapitra Ampera menilai, gerakan-gerakan itu untuk mendistorsi apa-apa yang telah dilakukan presiden selama ini.
"Dan dia ingin benturkan itu dan juga ingin masuk wilayah kompetisi antarpartai politik. Jadi itu gerakan yang menyesatkan, gerakan busuk yang menyesatkan masyarakat," jelasnya.
Padahal Presiden Jokowi tidak ada keinginan untuk menabrak konstitusi.
"Tetapi ini terus didorong agar dikesankan diinformasikan kepada masyarakat bahwa presiden ini orang yang sangat ambisius dan ingin menghalalkan segala cara, meskipun menabrak konstitusi. Itu yang mereka mau framing," ungkap Kapitra Ampera.
(*)
« Prev Post
Next Post »